Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota di depan kantor Gubernur, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau (13/3). Selain menuntut penuntasan kasus-kasus HAM, jaringan solidaritas korban untuk keadilan juga meminta kepada Pemerintah agar secepatnya menyelesaikan permasalahan kabut asap kebakaran lahan dan hutan di Riau. ANTARA/Rony Muharrman
TEMPO.CO , Pekanbaru: Kerugian ekonomi di Riau akibat kebakaran hutan mencapai Rp 20 triliun. "Jauh lebih lebih besar dari APBD Riau yang hanya Rp 8 triliun," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho dalam Seminar Penanggulangan Bencana Asap di Pekanbaru, Selasa, 29 April 2014.
BNPB menghabiskan Rp 164 miliar untuk memadamkan api dari kebakaran lahan itu. Menurut Sutopo, sepertiga anggaran penanggulangan bencana nasional tersedot untuk pemadaman api di Riau."Jauh lebih boros dibanding bencana gunung meletus dan banjir di Indonesia," katanya. (Baca:Kabut Asap, 777 Titik Api Terdeteksi di Riau)
Kerugian akibat bencana asap sudah terjadi sejak 17 tahun lalu. Kerugian terbesar terjadi pada saat bencana asap Riau yang mencapai US$ 4,45 miliar. Angka ini, katanya, dua kali lipat dibanding tsunami Aceh.
Tahun 2014, BNPB memiliki anggaran penanggulangan bencana Rp 1,5 triliun untuk seluruh bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa. Namun sepertiga anggaran justru dihabiskan untuk mengatasi asap Riau. (Baca:Kebakaran Hutan Riau Rambah Cagar Alam)
Tak cukup sampai disitu, BNPB terpaksa menyiapkan anggaran Rp 500 miliar untuk antisipasi asap Riau. Sebab memasuki bulan Mei-Juni diperkirakan bakal terjadi kekeringan di Riau yang berpotensi menimbulkan kabut asap. Dampak kebakaran lahan ini sangat luas sehingga memerlukan anggaran cukup besar. Dana itu untuk hujan buatan dan water bombing.(Baca:Hutan Terbakar, Produksi RAPP Anjlok)
Sutopo menyesalkan peristiwa ini terus terjadi di Riau. Dia berharap pemerintah Riau lebih cepat tanggap mengatasi bencana ini. Menurut dia, Riau perlu menganggarkan dana bencana melalui APBD sebagai langkah antisipasi. Terlebih perkiraan dampak siklus anomali el Nino lemah pada Mei mendatang bakal berpotensi terjadinya kebakaran lahan "Kami meminta pemerintah Riau menyusun rencana aksi yang lebih konkrit mengatasi masalah asap," katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau Said Saqlul mengaku pemerintah Riau telah merancang program antisipasi bencana asap. Salah satunya dengan membentuk Satgas Pemadam di setiap desa. Lalu mewajibkan setiap pemilik kebun memiliki embung (sumur) sebagai sumber air. Menurut dia, saat ini tengah dibahas dalam penganggaran APBD.
