TEMPO Interaktif, Jakarta:Menurut Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, pada Juni 2005 pemerintah akan menyelesaikan data masyarakat miskin yang berhak mendapat kompensasi kesehatan akibat pencabutan subsidi BBM. “Sampai akhir Maret 2005, data baru selesai 50 persen,” kata Fadilah di Gedung MPR/DPR, Rabu (2/3). Data masyarakat miskin ini, menurut Fadilah, diperoleh dari hasil kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "BKKBN akan melakukan verifikasi data BPS," katanya. Besarnya dana kompensasi kesehatan yang diperoleh Departemen Kesehatan adalah sebesar Rp 2,1 Triliun. Dari jumlah ini, kata Fadilah, dapat memberikan biaya kesehatan gratis bagi 36,6 juta masyarakat miskin. Bentuknya, kata fadilah, berupa pemberian kartu asuransi kesehatan. Dengan memiliki kartu asuransi kesehatan, Fadilah berargumen bahwa masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tidak terbatas. "Ini yang membedakan dengan bentuk kompensasi kesehatan sebelumnya, dengan memiliki kartu asuransi kesehatan ini, masyarakat miskin tidak dibatasi biaya penanggungannya," kata Fadilah. Sedangkan mekanisme pengawasan pelaksanaan kompensasi kesehatan ini, menurut Fadilah, akan melibatkan pemerintah, LSM dan asuransi kesehatan. "Pengawasan dilakukan melalui forum berjenjang, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan," katanya.Yuliawati