TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pemberian iPod dalam pesta pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan lembaganya fokus melihat konflik kepentingan dalam pemberian itu lantaran penerima iPod adalah hakim agung, hakim, dan pegawai negeri sipil di lingkungan MA.
"Kami melihat keterkaitannya yang berhubungan dengan tugas jabatan. Misalnya, sebagai Sekretaris MA, Nurhadi adalah pengguna anggaran di MA. Di level tinggi, dia juga penentu birokrasi. Dia memiliki kewenangan memutasi pegawai," kata Zulkarnain ketika dihubungi, Ahad, 20 April 2014. (Baca: Ikahi: iPod Nurhadi Bukan Gratifikasi)
Meskipun telah memeriksa Nurhadi, Zulkarnain mengatakan lembaganya tak menutup kemungkinan melihat saweran iPod itu dari perspektif penerima. "Jadi, pengusutan ini bisa mengerucut ke yang diberikan, yaitu para hakim agung yang tinggi konflik kepentingannya," kata dia. (Baca: Hakim Agung Serahkan 250 iPod Nurhadi ke KPK)
Menurut Zulkarnain, Nurhadi sudah mengklarifikasi saweran iPod itu. KPK menerima penjelasan Nurhadi pada 8 April 2014. "Nurhadi menyampaikan harganya Rp 450 ribu. Tapi kami memiliki taksiran harga sendiri yang lebih dari itu," kata dia. (Baca: Nurhadi Belum Lengkapi Laporan Harta Kekayaannya)
KPK, menurut Zulkarnain, belum menentukan apakah saweran iPod itu termasuk dalam gratifikasi. Menurut dia, lembaganya masih menelaah. "Sejak dilaporkan ke KPK, kami punya 30 hari untuk menentukan apakah itu gratifikasi atau bukan. Waktunya masih panjang," kata dia.
Nama Nurhadi mencuat setelah dia menyelenggarakan pernikahan mewah untuk anaknya pada Sabtu malam, 15 Maret 2014. Nurhadi mengelar resepsi pernikahan anaknya, Rizki Wibowo dengan Rizki Aulia Rahmi di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat. Acara itu diperkirakan dihadiri 4.400 tamu, antara lain merupakan hakim agung, politikus, pejabat, dan pengusaha.
Tuan rumah menyediakan sekitar 3.000 iPod Shuffle berkapasitas 2 gigabita yang dibungkus dalam kotak cokelat sebagai suvenir untuk undangan. Di pasaran, iPod jenis tersebut dijual Rp 700 ribu per unit.
MUHAMAD RIZKI
Topik terhangat:
Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo | Pemilu 2014
Berita terpopuler:
6 Cerita Mengejutkan di Balik Konflik PPP
JIS Buat Surat Edaran, Begini Isinya
Suryadharma Ali Dilengserkan dari Ketua Umum PPP
Berita terkait
Pernah Bebas di Kasus Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Jalani Sidang Perdana Kasus Gratifikasi dan TPPU
6 jam lalu
MA memvonis bebas hakim agung Gazalba Saleh di kasus suap. Kini ia menjalani sidang perdana di kasus gratifikasi dan pencucian uang.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
2 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaSiap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
3 hari lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
3 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaPimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
4 hari lalu
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaAustralia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
6 hari lalu
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBeberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik
7 hari lalu
Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
9 hari lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaMakna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
10 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
11 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca Selengkapnya