Juru Bicara KPK Johan Budi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ikmal Jaya, mantan Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai tersangka. Ia dituding menggelembungkan harga dalam tukar guling tanah pada 2012 di kota tersebut, sehingga diduga merugikan negara Rp 8 miliar.
"Setelah melakukan penyelidikan secara intensif dan gelar perkara, penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup, sehingga bisa menetapkannya sebagai tersangka," ujar juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 14 April 2014.
Dalam kasus yang sama, KPK juga menetapkan Syaeful Jamil, Direktur PT Tri Daya Pratama, sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan sangkaan serupa, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
Lahan Pemerintah Kota Tegal yang ditukar guling adalah bekas tanah bengkok di Kelurahan Keturen, Kraton, dan Pekauman. Luas totalnya sekitar 59.133 meter persegi. Adapun lahan penggantinya di area Bokongsemar milik pihak ketiga yang luasnya sekitar 142.056 meter persegi.
Pegiat antikorupsi di Kota Tegal, Agus Slamet, mengatakan tukar guling itu tanpa sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ada indikasi kerugian negara. Dalam laporannya ke KPK pada 30 Juli 2012, sejumlah pegiat antikorupsi di Kota Tegal menduga kerugian negara mencapai Rp 24 miliar.
Angka itu diperoleh dari pembandingan tingginya harga pasaran tanah milik Pemerintah Kota Tegal dan rendahnya harga taksiran tim penilai yang diduga disewa pihak ketiga. Tukar guling Bokongsemar menjadi salah satu temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Tegal 2012.
