TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, menyatakan Departemen Kesehatan dan Presiden sependapat bahwa rencana privatisasi rumah sakit milik pemerintah menyalahi konstitusi UUD 1945. Pasalnya, dengan langkah privatisasi kemungkinan besar akan semakin menjauhkan masyarakat dari pelayanan kesehatan. Menurut Supari, Departemen kesehatan telah melakukan telaah dan kajian soal rencana privatisasi rumah sakit tersebut, baik dari segi hukum, sosial kemasyarakatan hingga yang menyentuh aspek-aspek moral. "Saya sendiri telah menyerahkan langsung hasilnya kepada Presiden, dan ternyata beliau sependapat," ujar Supari kepada wartawan, Jumat (25/2). Lebih lanjut ia mengharap, agar upaya langkah privatisasi tersebut ditinjau ulang. Sebelumnya diberitakan, terdapat rencana privatisasi terhadap tiga rumah sakit milik pemerintah yang beroperasi di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Haji Pondok Gede di Jakarta Timur dan Rumah Sakit Cengkareng di Jakarta Barat. Menurut Supari, bila privatisasi rumah sakit ini diteruskan dikhawatirkan pihak pengelola rumah sakit bakal lebih mengedepankan aspek bisnis ketimbang pelayanan publik. Pasalnya, rumah sakit akan mengejar target menutup investasi dan mendapat keuntungan dari pasien. "Dorongan seperti ini akan menyebabkan dokter akhirnya terdorong melakukan tidak rasional dengan mengesampingkan aspek etika," ujarnya pula. Lebih lanjut ia menyatakan, dampak privatisasi akan lebih dirasakan golongan masyarakat ekonomi kelas menengah ketimbang masyarakat ekonomi golongan bawah. Alasannya, pemerintah telah memberi jaminan asuransi kesehatan nasional pada golongan masyarakat ekonomi bawah. "Jadi tidak benar dalih privatisasi akan dapat menyumbang sejumlah uang untuk pengobatan fakir miskin. Karena pemerintah sudah menjamin itu," katanya lagi. Rinaldi Dorasman