TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Syamsidar Siregar mengatakan, penilaian kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD diserahkan kepada masyarakat. Menurutnya, efektifitas badan ini akan dilihat sesuai perjalanannya. "Toh masyarakat bisa melihat," ujar Syamsidar sesuai menghadiri rapat paripurna penetapan anggota BK DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/2). Ia menambahkan, badan ini akan menilai anggota dewan sekaligus kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan DPRD. Kendati begitu, ia meminta BK dapat bekerja obyektif, profesional serta tidak memihak partai masing-masing. Menurutnya, dari penilaian tersebut, BK dapat mengajukan rekomendasi kepada fraksi dan pimpinan dewan. Sedangkan keputusan tetap melalui pimpinan. Ia mengaku belum dapat mengkritisi badan ini. Pasalnya, formatur dan kepengurusannya baru akan ditentukan 28 Februari mendatang. Ia menyayangkan, keanggotaan badan ini berasal dari dalam DPRD, bukan dari tokoh masyarakat yang kompeten. "Tapi undang-undang (UU) dan peraturan pemerintahnya (PP) sudah begitu," ujar Bendahara Fraksi Partai Amanat Nasional ini. UU yang dimaksud adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan PP-nya adalah PP No. 25 tahun 2004 tentang pedoman, penyusunan, peraturan tata tertib DPRD. Kedua peraturan ini mengharuskan keanggota BK dari dalam.Kendati demikian, ia mengatakan sulit membuat peraturan pengganti undang-undang agar keanggotaan BK bisa dari luar. Pasalnya, UU No. 32 tahun 2004 dibuat DPR atas usulan Departemen Dalam Negeri. Sebelumnya, ketua DPRD telah menetapkan tujuh anggota BK. Ketujuh orang tersebut adalah Aliman A'at (Fraksi Partai Demokrat), M. Nakoem (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Gandhi Sultani (Fraksi Partai Golkar), dan Thamrin (Fraksi Partai Amanat Nasional), serta Selamat Nurdin (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), M. Ruslu (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), dan Ahmad Nuralam Bachtiar (Fraksi Kebangkitan Reformasi). Eworaswa [Edit] - [ Download Article ]