TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Dalam Negeri berharap, Departemen Keuangan mencairkan dana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Juni Rp 929,5 miliar cair pada pertengahan bulan depan. Dana itu untuk membiayai pemilihan di 215 kabupaten/kota dan 11 provinsi. "Karena waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah semakin mepet," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Timbul Pujianto di ruang kerjanya, Rabu (23/2).Menurut dia, Departemen Keuangan tak harus serta-merta mencairkan seluruh dana yang diminta mengingat kondisi keuangan negara. Apalagi tak semua daerah menjadwalkan pemilihan pada bulan itu.Namun, ia meminta anggaran untuk pemilihan Juni harus segera dikeluarkan. Adapun pencairan dana untuk pemilihan setelah itu bisa agak lambat.Timbul memerinci, dari Rp 929,5 miliar, Rp 627,8 miliar dari separuh total dana pemilihan, yakni Rp 1,255,7 triliun. Total dana tadi diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu separuhnya dibebankan secara proporsional kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.Selain itu, ia melanjutkan, departemennya meminta dana Rp 116,4 miliar untuk daerah pemekaran yang terbatas dananya. Untuk biaya pemasyarakatan pemilihan Rp 185,3 miliar, monitoring dan evaluasi Rp 30,6 miliar, dan administrasi kependudukan Rp 68 miliar. Timbul mengaku optimistis tak ada daerah yang akan mengalami kendala dana. Sebagai gambaran, dalam Pemilu 2004 daerah tak terlibat, tapi mendapat dana. Apalagi pemilihan kepala daerah yang jelas untuk kepentingan daerah. "Itu saja pegangannya."Namun, ia tak menampik bahwa pendapatan 32 dari 63 daerah pemekaran minus, misalnya, Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat, dan Minahasa Barat. Mengenai KPU Solo yang terpaksa utang ke bank karena kurang dana, Timbul menilai, mestinya itu tak terjadi. "Kalau harus terjadi, yang seharusnya utang pemda, bukan KPU daerah."Menanggapi harapan Timbul, Ketua Komisi II DPR yang membidangi otonomi daerah, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan bahwa pembahasan anggaran bersama Departemen Dalam Negeri baru dilakukan Senin pekan depan. "Rabu kami akan membicarakan anggaran pemilihan," kata politikus Partai Golkar ini di sela-sela rapat tadi malam di gedung MPR/DPR.Bernarda Rurit-Tempo