TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mempertanyakan keinginan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjalankan pemerintahan sendiri (self governmnet), sebagai salah satu syarat menyelesaikan konflik antara GAM dan Indonesia. Endriartono yang diwawancara usai mengikuti sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/2), menegaskan jika pemerintahan sendiri yang dimaksudkan adalah bebas dan melepaskan diri dari pemerintah pusat sama saja artinya dengan merdeka. "Ya merdeka namanya," ujarnya sambil tertawa. Seperti diberitakan, pimpinan GAM mengajukan sejumlah permintaan untuk menyelesaikan Aceh kepada Pemerintah Indonesia. Di antaranya melaksanakan pemerintahan sendiri dan menarik TNI dari Aceh. Permintaan diajukan dalam pembicaraan kedua dengan Pemerintah Indonesia, yang berlangsung sejak 21 Februari di Helinski, Finlandia. Menurut Endriartono, jika pemerintahan sendiri yang dimaksud adalah melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada), "Ya memang dalam proses," ujarnyaa. TNI, lanjutnya, menyambut gembira jika GAM menerima tawaran otonomi khusus untuk Aceh. "Kalau dia (GAM) mau menerima UU Otonomi Khusus adalah sesuatu yang harus kita sambut dengan bagus, asal itu betul-betul tidak dilakukan atas dasar taktik saja, tapi untuk menyelesaikan dan untuk kepentingan rakyat Aceh yang sebenarnya," paparnya. Endriartono menjelaskan, penyelesaian masalah Aceh tidak harus dengan memisahkan diri, apalagi mengangkat senjata. "Akan timbul korban, untuk apa ?," tegasnya sambil mengatakan GAM dan pemerintah harus tetap mengupayakan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh. Namun, Endriartono tidak setuju dengan permintaan GAM untuk menarik TNI dari Aceh. Sunariah - Tempo