La Ode Ota, aktivis sekaligus caleg Partai PDI Perjuangan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia memperoleh dana untuk berkampanye dengan berjualan baju bekas. TEMPO/Kink Kusuma Rein
TEMPO.CO, Jakarta - La Ode Ota, aktivis lingkungan pendiri yayasan advokasi petani di Sulawesi Tenggara, berniat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan. Untuk mewujudkan niatnya itu, Ota punya cara tersendiri. Seperti apa?
Untuk biaya kampanye, Ota memiliki dana Rp 100 juta. Uang tersebut merupakan hasil saweran teman-temannya, plus honor sebagai pembicara seminar lingkungan. (Baca : La Ode Ota, Caleg Pendamping Petani dan Nelayan).
Sumber dana tambahan diperoleh dari usaha istrinya: menjual pakaian bekas. Di rumahnya, Kompleks BTN Kendari Permai, Ota dan istrinya melego baju dan celana bekas, dengan hasil sekadarnya. “Saya tak punya tim sukses, hanya teman-teman yang membantu saya di lapangan," katanya kepada Tempo.
Ota tak membuat spanduk, poster, ataupun kaus untuk kampanye. Uang saweran itu dia pakai sebagai ongkos transpor relawannya dan mencetak kartu nama yang dibagikan ke sesama aktivis Walhi. Seperti pada 9 Maret 2014, Ota bertandang ke kantor Walhi untuk meminta saran teman-temannya. Secara bergantian, sambil menghidu kopi, aktivis Walhi memberi petuah tentang strategi kampanye selama dua jam.
Di kartu itu, selain menuliskan namanya serta mencantumkan nomor urut 3 dan gambar partai, Ota menuliskan tiga hak warga negara: mendapat rumah layak, santunan kecelakaan lalu lintas, dan pengobatan gratis. (Baca juga :Jadi Caleg, Taufik Basari Dibujuk Wali Kota ).
Tiga isu ini ia percaya bisa menarik simpati masyarakat yang belum mengenalnya. Untuk menyiasati jangkauan “tim”-nya yang terbatas, Ota mengumpulkan nomor telepon seluler calon pemilihnya. (Baca : Mau Masuk DPR, Gung Tri PDIP Siapkan Rp 300 Juta ).
Sudah ada 21 ribu nomor telepon yang ia kirim pesan pendek untuk mengkampanyekan diri dan menyampaikan program-programnya jika kelak terpilih ke Senayan. Di Sulawesi Tenggara, Ota harus bersaing dengan 59 calon legislator dari sebelas partai lain untuk memperebutkan lima kursi dari provinsi ini. “Kami mendukung dia agar masyarakat di sini punya akses ke penentu kebijakan nasional,” kata Hartono, bekas Direktur Walhi Sulawesi Tenggara.
