TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 1,3 triliun untuk pemilihan kepala daerah pada Juni nanti yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun, dana sebesar itu belum termasuk untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. "Tapi persentase untuk tiap daerah belum dihitung," kata Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf setelah memimpin Rapat Kerja Gubernur dan Muspida Seluruh Indonesia di Departemen Dalam Negeri, Kamis (17/2). Menurut dia, untuk pemilihan pada 2005 dananya gabungan dari APBN dan APBD, sedangkan untuk 2006 dana seluruhnya dari APBD. Tahun ini akan digelar 226 pemilihan kepala daerah, terdiri atas 11 gubernur, 179 bupati, dan 36 wali kota. Khusus pada Juni diselenggarakan pemilihan untuk 181 kepala daerah: 8 gubernur dan 173 bupati/wali kota. Rapat kerja dihadiri semua gubernur yang berjumlah 33 yang masing-masing didampingi Kepala Polda, Panglima Kodam, Ketua DPRD, Ketua KPU Daerah, Sekretaris Daerah, dan Kejaksaan Tinggi. Tiap daerah diminta memaparkan persiapan yang sudah dilakukan. Peserta "disuguhi" contoh iklan pemilihan kepala daerah dalam berbagai versi untuk televisi dan radio.Ma'ruf menjelaskan, ia akan mendiskusikan pembagian anggaran untuk tiap daerah dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. Yang pasti, besarnya pembagian dipengaruhi jumlah penduduk, pokok-pokok kegiatan, faktor geografis, jumlah tempat pemungutan suara, dan panitia pemungutan kecamatan. "Pemerintah akan tetap mengacu pada undang-undang."Sunariah-Tempo