TEMPO.CO, Cirebon - Kota Cirebon berkukuh mengharamkan penjualan minuman keras meski pemerintah pusat menyebutkan ada pengecualian. Penjualan minuman keras diizinkan jika ada izin dari kepala daerah dan pejabat yang berwenang. Hal itu tertuang dalam surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.
"Perpres itu tidak menggugurkan perda miras nol persen yang telah berlaku di Kota Cirebon," kata Ketua Panitia Khusus Perda Miras Nol Persen Cecep Suhardiman, Selasa, 25 Maret 2014.
Menurut dia, perda tentang minuman keras di Cirebon sudah final. Dalam surat yang dikirim Kementerian Dalam Negeri ke Pemkot Cirebon isinya adalah memperjelas posisi hukum Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang memang memperbolehkan untuk menjual minuman keras di tempat-tempat tertentu.
Peraturan Presiden itu menyebutkan bahwa penjualan minuman keras harus tetap mendapatkan izin dari pejabat berwenang, seperti gubernur di tingkat provinsi dan bupati atau wali kota di tingkat kabupaten dan kota. "Jadi kata kuncinya ada di memberikan izin ini," katanya. "Jika kepala daerah tidak memberikan izin, tidak boleh ada penjualan miras di daerah itu."
Jadi sejauh ini, kata Cecep, tidak ada pertentangan antara Perpres Nomor 74 Tahun 2013 yang dikeluarkan pemerintah pusat dan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diberlakukan oleh Pemkot Cirebon.
Sebelumnya sejumlah pengusaha hiburan malam tetap menjual minuman keras karena berpatokan pada Perpres. "Perpres itu harus dibaca utuh, yakni penjualan boleh dilakukan jika ada izin dari pemimpin di daerah itu," kata Cecep.
Karena membaca aturan secara tak utuh, maka sejumlah pemilik tempat hiburan malam masih menjual minuman keras di tempat usahanya. Namun, setelah mengetahui bahwa dalam Perpres itu mengatur soal izin, barulah mereka paham. "Perpres ini kedudukannya lebih tinggi daripada perda. Jadi kami akan mengikuti Perpres ini," kata Ketua Asosiasi Pelaku dan Pekerja Usaha Kepariwisataan Kota Cirebon Joko Witantri.
Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno menyatakan bahwa perda minuman beralkohol nol persen di Kota Cirebon tetap berlaku sehingga pengusaha pun dilarang menjual minuman beralkohol jenis apa pun di semua tempat di Kota Cirebon.
