Soal iPod, KPK Bakal Minta Klarifikasi Nurhadi

Reporter

Selasa, 25 Maret 2014 05:00 WIB

Souvenir iPod Shuffle 2 gigabyte yang dibagikan ke para tamu resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu 15 Maret 2014. Nurhadi membagikan sekitar 3.000 iPod untuk tamu undangan. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal meminta keterangan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi soal pemberian suvenir berupa iPod dalam pernikahan anaknya. Klarifikasi Nurhadi dianggap penting untuk memutuskan apakah pemberian pemutar musik digital iPod Shuffle kepada hakim itu tergolong gratifikasi atau tidak. (Baca: Soal iPod Suvenir, Hakim Agung Kompak Bela Nurhadi )

"(KPK) butuh informasi tambahan dari pihak pemberi. Pasti ada klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, melalui pesan pendek, Senin, 24 Maret 2014. Namun ia tak mau menjawab pertanyaan kapan tepatnya Nurhadi bakal dimintai klarifikasi dan apa saja yang bakal ditanyakan komisi antikorupsi itu kepadanya.

Menurut dia, KPK juga memerlukan informasi tambahan tentang harga pasaran iPod tersebut. KPK akan mencari tahu berapa harga pemutar musik digital berkapasitas 2 gigabita itu di Indonesia. (Baca: Hakim Agung Gayus ke KPK Tanya Status iPod Nurhadi)

Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan semua penyelenggara negara yang menerima hadiah dalam bentuk apa pun dan dengan nilai berapa pun harus melaporkannya kepada KPK. Setelah menerima laporan itu, KPK akan memverifikasinya dalam waktu 30 hari kerja.

KPK bakal mencari tahu berapa nilai barang yang diterima para penyelenggara negara tersebut, lantas apakah ada konflik kepentingan antara pemberi dan penerimanya. Untuk itu, KPK bisa pula meminta klarifikasi Nurhadi serta orang-orang yang menerima iPod tersebut.

Pernikahan mewah anak Nurhadi pada Sabtu, 15 Maret 2014, itu memicu kontroversi karena cindera mata yang dibagikan berupa pemutar musik digital yang tak bisa dibilang murah. Harga iPod itu dibanderol sekitar Rp 700 ribu di Indonesia. Tak kurang dari 2.500 iPod disiapkan untuk dibagi dalam perhelatan itu.

Hakim agung Topane Gayus Lumbuun mengatakan iPod itu dibeli oleh besan Nurhadi dan pembelian dalam partai besar itu didiskon sehingga harga per unit hanya Rp 480 ribu.



BUNGA MANGGIASIH




Berita Terpopuler:
Pilot MH370 Sempat Terima Telepon Wanita Misterius
Jokowi Masuk 50 Pemimpin Terhebat Versi Fortune
Bikin Bahtera ala Nabi Nuh, Siapa Kiai Bajigur?
Ruhut: Salah Pilih, Pengacara Jerumuskan Ana

Berita terkait

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

1 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

2 hari lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

4 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

6 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

6 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

6 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

7 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Hadirkan 3 Pegawai Kementan sebagai Saksi di Sidang Syahrul Yasin Limpo

7 hari lalu

Jaksa KPK Hadirkan 3 Pegawai Kementan sebagai Saksi di Sidang Syahrul Yasin Limpo

Tim jaksa KPK menghadirkan tiga saksi untuk membuktkan dakwaan terhadap dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

7 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

8 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya