Diskusi Soal Asap, Gubernur Riau 'Hilang' Lagi  

Reporter

Rabu, 19 Maret 2014 06:51 WIB

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota di depan kantor Gubernur, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau (13/3). Selain menuntut penuntasan kasus-kasus HAM, jaringan solidaritas korban untuk keadilan juga meminta kepada Pemerintah agar secepatnya menyelesaikan permasalahan kabut asap kebakaran lahan dan hutan di Riau. ANTARA/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Pekanbaru - Kerugian dari bencana asap akibat kebakaran lahan di Riau mencapai puluhan triliunan rupiah. Di bumi Lancang Kuning, nilai kerugiannya, kata pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Riau, sekitar Rp 15 triliun.

Itu belum termasuk kerugian yang dihadapi masyarakat di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, perusahaan penerbangan, pengusaha pariwisata dan pelaku usaha lainnya. Siapa yang yang salah dalam malapetaka asap Riau ini? (Baca: Soal Kabut Asap, SBY: Hutan Riau Sengaja Dibakar)

Pertanyaan itu merupakan tema diskusi Indonesia Lawyer Club, yang disiarkan langsung TV One, Selasa, 18 Maret 2014 malam. Sayang sekali Gubernur Riau Annas Maamun dan wakilnya, Arsyadjuliandi Rachman, tidak hadir. Padahal, keduanya diundang di acara talk show ini. (Baca: SBY Ambil Alih Komando Padamkan Api di Hutan Riau)

Pembawa acara Karni Ilyas sempat bingung dan menuding kedua pejabat tersebut takut. "Entah apa yang ditakutkan kedua pejabat ini. Kita di sini bukan mencari siapa yang salah," kata Karni, saat membuka acara.

Karni pun menyindir kebiasaan pejabat di Indonesia. "Kalau soal prestasi berebutan tampil, giliran bencana semua menghindar," ujar Karni, mengomentari bencana asap di Riau yang selalu terjadi tiap tahun, semenjak 17 tahun lalu.

Pembelaan datang dari Kepala Dinas Riau Zulher. Ia mengatakan kedua petinggi Riau itu tidak hadir karena menangani langsung kebakaran lahan di Siak dan Dumai. "Beliau turun ke lokasi, bukan melarikan diri," kata Zulher, yang hadir di TV One.

Namun, alasan yang disampaikan Zulher justru berbeda dengan yang disampaikan kepada panitia. "Kenapa alasan berbeda, sebelumnya Pak Annas bilang tidak bisa hadir karena sakit," kata Karni membantah.

Juru bicara Provinsi Riau Fahmizal Usman menyampaikan hal yang sama. Ia mengatakan Gubernur Annas fokus menangani bencana asap. "Keliatannya beliau fokus pada penanganan urusan kabut asap dan arahan dari Bapak Presiden dan urusan pekerjaan," kata Fahmizal, kepada Tempo, melalui pesan singkat.

Ketidakhadiran Annas Maamun dalam diskusi soal asap bukan pertama kali saja terjadi. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibuat kecewa oleh Annas Maamun lantaran tidak hadir dalam telekonferensi untuk melaporkan kondisi darurat asap Riau melalui video.

Dalam rapat tersebut, semua satuan petugas diberi kesempatan memberi penjelasan kepada Presiden perihal penanganan asap. Namun, Presiden tidak melihat Gubernur Riau Annas Maamun.

"Semestinya Gubernur ada di sini, langsung laporkan ke saya, sekaligus dengar perintah saya," kata SBY melalui videokonferensi, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Pernyataan SBY ini didengar langsung oleh Satuan Petugas Bencana Asap di Markas Kepolisian Daerah Riau, Jumat, 14 Maret 2014.

RIYAN NOFITRA


Berita terkait

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

7 November 2023

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.

Baca Selengkapnya

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

9 Oktober 2023

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

7 Oktober 2023

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

7 Oktober 2023

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.

Baca Selengkapnya

Asap Tebal Kebakaran Hutan, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Belajar dari Rumah Mulai Hari Ini

2 Oktober 2023

Asap Tebal Kebakaran Hutan, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Belajar dari Rumah Mulai Hari Ini

Hal itu dilakukan lantaran kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti daerah tersebut.

Baca Selengkapnya

Dikepung Kabut Asap Kebakaran Hutan, Palangka Raya Pangkas Waktu Belajar di Sekolah

28 September 2023

Dikepung Kabut Asap Kebakaran Hutan, Palangka Raya Pangkas Waktu Belajar di Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mengundurkan jam masuk sekolah bagi peserta didik karena dikepung asap.

Baca Selengkapnya

Karhutla Masih Landa Riau, Manggala Agni dan TNI Lanjutkan Pemadaman

29 Agustus 2023

Karhutla Masih Landa Riau, Manggala Agni dan TNI Lanjutkan Pemadaman

Manggala Agni dan TNI masih melanjutkan pemadaman kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar, Riau, yang meluas.

Baca Selengkapnya

Teknologi Modifikasi Cuaca di Riau Buahkan Hasil, Tambah Curah Hujan

21 Agustus 2023

Teknologi Modifikasi Cuaca di Riau Buahkan Hasil, Tambah Curah Hujan

KLHK melaporkan kegiatan teknologi modifikasi cuaca untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan telah membuahkan hasil pada area penyemaian awan d

Baca Selengkapnya

Kebakaran Hutan di Kalimantan Meningkat, Walhi Sebut Pemerintah Tak Serius Mengatasinya

20 Agustus 2023

Kebakaran Hutan di Kalimantan Meningkat, Walhi Sebut Pemerintah Tak Serius Mengatasinya

Walhi menyebut kebakaran hutan di Kalimantan yang terus terulang karena pemerintah tidak serius mengurus Sumber Daya Alam (SDA).

Baca Selengkapnya

Pertamina Alihkan PI 10 Persen Blok Rokan dan Blok Kampar ke Pemerintah Provinsi Riau

28 Juni 2023

Pertamina Alihkan PI 10 Persen Blok Rokan dan Blok Kampar ke Pemerintah Provinsi Riau

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10 Persen PI alias Participating Interest dari Wilayah Kerja (WK) atau dikenal Blok Rokan dan Blok Kampar untuk Provinsi Riau.

Baca Selengkapnya