Jika Surat TVRI Tak Dikirim ke SBY, Ini Sikap Komisi I

Reporter

Minggu, 16 Maret 2014 06:56 WIB

Mahfudz Siddiq. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq mengatakan jika surat rekomendasi pemecatan lima anggota Dewan Pengawas TVRI tak sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga batas waktu terakhir, pihaknya akan tetap akan memecat mereka.(Baca: Jejak Marzuki di TVRI)



Menurut dia, jika pimpinan DPR sengaja tak mengirim surat tersebut sampai batas waktu habis, masih ada cara yang bisa dilakukan. Komisi I—salah satunya membidang komunikasi dan mitra TVRI—akan menggelar rapat internal untuk memperbarui surat rekomendasi pemberhentian. “Kami lakukan itu pada masa sidang usai reses nanti,” kata Mahfud saat dihubungi Tempo, Sabtu 15 Maret 2014.



Dalam rapat paripurna DPR 6 Maret lalu, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu memprotes sikap Ketua DPR Marzuki Alie yang tak segera meneken dan mengirim surat rekomendasi dari Komisi ke Presiden. Padahal, kata dia, surat tersebut sudah dikirim ke Marzuki pada 3 Februari lalu.



Mahfudz mengkritik Marzuki yang dianggap menghalang-halangi proses pemecatan Dewan Pengawas. Marzuki dianggap mengulur-ulur waktu hingga masa pemecatan bisa batal karena surat tak sampai ke Presiden. Surat keputusan pemecatan diterbitkan oleh Presiden. (Baca: Kenapa Marzuki Alie Bela Dewan Pengawas TVRI?)



Pemecatan itu bisa batal jika surat rekomendasi tak sampai ke Presiden pada 15 Maret. Soalnya, waktu untuk rekomendasi pemberhentian itu hanya berumur dua bulan. Sedangkan pembelaan Dewan Pengawas disampaikan ke Komisi pada 15 Januari lalu.



Advertising
Advertising

Setelah diprotes dalam paripurna, akhirnya hari itu juga surat rekomendasi diteken oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, lalu dikirim ke Presiden. “Saya cek surat rekomendasi sudah jalan pada 6 Maret lalu,” kata Mahfudz. (Baca: Tahan Surat TVRI, Marzuki Alie Didesak Mundur )



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman membenarkan bahwa surat rekomendasi pemecatan Dewan Pengawas TVRI sudah dikirim Sekretariat Pimpinan DPR ke Presiden pada hari digelarnya paripurna. Tapi, kata dia, hingga kini belum ada jawaban dari Presiden.



Menurut dia, walau pembelaan Dewan Pengawas ke Komisi I disampaikan pada 15 Januari bukan berarti masa habis waktu rekomendasi pemecatan itu pada 15 Maret atau tepat dua bulan. Deadline-nya, kata dia, pada Senin 17 Maret 2014 karena yang dihitung hanya hari kerja. “Mudah-mudahan datang balasannya pada Senin nanti,” kata politikus PKS itu.



Sohibul menegaskan posisi pimpinan DPR hanya meneruskan keputusan alat kelengkapan DPR seperti Komisi ke Presiden. “Nggak setuju pun harus ditandatangani,” kata dia. (Baca: Komisi I DPR Tetap Blokir Anggaran TVRI)





NUR HASIM



Berita Terpopuler
Ekspresi Ahok Saat Detik-detik Deklarasi Jokowi
Jokowi Capres, Warga Semeru: Satria Piningit Datang
Ini Catatan Pengusaha kepada Jokowi

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

9 jam lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

58 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

58 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya