TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia) Jhonson Panjaitan, mengingatkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperhatikan rekam jejak orang-orang yang hendak dicalonkan menjadi kepala-kepala staf tiga angkatan TNI. Menurut Jhonson, jangan sampai kandidat yang akan dipilih pernah tersangkut diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hak azasi manusia.Menurutnya, untuk menciptakan TNI yang profesional, seperti cita-cita reformasi TNI, harus diawali dengan susunan pejabat TNI yang profesional pula. "TNI yang profesional dan sungguh-sungguh akan membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih baik," kata Jhonson kepada Tempo, Selasa (8/2) sore. Selain profesionalitas, orang-orang yang akan dicalonkan tersebut harus pula bersih dari campur tangan politik, artinya bukan partisipan dari kelompok-kelompok politik tertentu. Jhonson juga minta DPR tidak mempolitisasi proses-proses pergantian kepemimpinan di tubuh TNI. Sementara itu, Imparsial meminta diharuskannya sebuah penelitian cermat, demi keamanan publik, terhadap para calon kepala staf TNI. "Tidak ada salahnya, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pandangan Komnas HAM untuk memberi tanggapan tentang orang-orang yang akan diangkatnya sebagai kepala staf," kata Al Araf. "Jika SBY melakukan itu tentunya sangat bijak," lanjut dia.Memang, tambah Jhonson Panjaitan, jumlah perwira-perwira yang potensial semakin sedikit karena ada beberapa diantara mereka yang diduga terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. Agus Supriyanto