TEMPO.CO, Jakarta - Andhika Hazrumy, anak sulung Gubernur Banten Atut Chosiyah, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 10 Maret 2014. Sedianya penyidik bakal memeriksa Andhika sebagai saksi untuk kasus suap sengketa pemilihan Bupati Lebak yang menyeret Atut sebagai tersangka.
Namun, Andhika menolak dan memilih undur diri sebagai saksi. "Itu haknya, anak dan keluarga tersangka memang boleh tidak memberikan keterangan," kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 10 Maret 2014. (Baca: Diam-diam, Airin Kabur dari KPK).
Menurut dia, hak tersebut dijamin oleh Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang meski mengatur soal saksi bagi terdakwa, bisa juga diterapkan dalam saksi untuk tersangka. Pasal itu mengatur keluarga sedarah sampai derajat ketiga--mulai dari kakek-nenek, ayah-ibu, anak, hingga cucu--dari terdakwa bisa undur diri jadi saksi. Demikian pula suami, istri, serta saudara ibu atau bapak si terdakwa. (Baca: Airin Mengaku Siap Diperiksa Penyidik KPK).
Namun, Johan tak tahu apakah pemeriksaan Andhika dan istrinya, Ade Rossi Khaerunnisa; serta adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, berkaitan dengan penggeledahan rumah Atut beberapa waktu lalu. "Soal materi pertanyaan, saya tidak tahu. Yang jelas, mereka dipanggil sebagai saksi," ucapnya. (Baca: Datangi KPK, Anak dan Mantu Atut Pelit Bicara).
KPK masih terus mengusut kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hari ini KPK memanggil enam saksi. Tiga di antaranya anggota keluarga Atut, yakni Andhika, Ade Rossi, dan Airin, yang kini menjabat Wali Kota Tangerang Selatan.
KPK juga memanggil ajudan Atut, Riza Martina; Amir Hamzah, bekas Wakil Bupati Lebak yang sempat mencalonkan diri menjadi Bupati Lebak; dan seorang pegawai negeri sipil, Faujia Dos Santos. (Baca: Mantu Atut Gagal Mengelak Jadi Saksi Mertuanya).
BUNGA MANGGIASIH
Berita terkait
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
6 menit lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
15 menit lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
3 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
7 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
9 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
15 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
20 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 hari lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca Selengkapnya