TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Luar Negeri melalui juru bicaranya Yuri Thamrin mengatakan, pemerintah tetap membuka kemungkinan berbicara dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan catatan GAM harus menerima otonomi khusus dalam wadah Negara Kesatuan RI sebagai solusi akhir. "Kendalanya bukan di Deplu," ujar Yuri kepada wartawan, Jumat (4/2) di kantornya. Menurut Yuri, keputusan untuk hadir dalam pertemuan atau perundingan berikutnya kalau memang ada, akan diputuskan pemerintah. Itupun setelah memperhatikan aspek subtansi, waktu dan posisi GAM. "Bila tidak ada kepastian dari GAM untuk menerima undang-undang otonomi sebagai solusi akhir, jelas perundingan tidak ada artinya," ujar Yuri.Sebelumnya pemerintah Indonesia melakukan pertemuan informal dengan pimpinan GAM 28 Januari lalu. Pertemuan yang berlangsung di Helsinki, Finlandia itu difasilitasi oleh organisasi Insiatif Krisis Manajemen Finlandia.Perundingan yang menghadirkan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rencananya pertemuan akan kembali digelar ditempat yang sama.Sunariah