KPK Kembali Periksa Staf Pribadi Atut  

Reporter

Jumat, 7 Maret 2014 12:08 WIB

Menurut Heriyanto, Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi, membenarkan bahwa nama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Chasan di paspor tanpa memakai nama Ratu dan identitas kebangsawanan Banten. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Jumat, 7 Maret 2014, kembali memeriksa staf pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Siti Halimah alias Iim. "Diperiksa sebagai saksi untuk tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dihubungi Tempo, Jumat, 7 Maret 2014.

Menurut Priharsa, Siti diperiksa sebagai saksi untuk atasannya, Atut Chosiyah, yang kini mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya Siti juga pernah diperiksa KPK pada Jumat, 7 Februari lalu. Saat itu Siti dijemput paksa setelah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK. (Baca: KPK Giring Staf Ratu Atut Laiknya Buronan)

Sebagai staf pribadi Atut, Siti dinilai memiliki sejumlah informasi yang dibutuhkan KPK dalam pengembangan kasus korupsi yang menjerat Atut. Atut sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pilkada Lebak. Selain Atut, KPK juga sudah menetapkan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, sebagai tersangka. Atut dan Wawan diduga bersama-sama menyuap Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi melalui pengacara Susi Tur Andayani.

Dalam pengembangannya, Atut juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut dan Wawan diduga terlibat mengatur pengadaan proyek alkes 2011-2013 sehingga ada penggelembungan harga.

LINDA TRIANITA




Terpopuler:
Bapak Terkenal, Anak Jojon Sering Diolok Teman
Hakim Minta Suami Airin Tak Pilih-pilih Makanan
Teman-teman Ade Sara Angelina Penuhi RSCM

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

4 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

7 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

7 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

10 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

16 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

17 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

18 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

22 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

22 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya