Calon Hakim MK Ini Pernah Gagal Seleksi

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 5 Maret 2014 16:46 WIB

Calon hakim Mahkamah Konstitusi Atip Latipulhayat. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi para calon hakim Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan jadwal, tiga nama tersisa akan dites oleh tim pakar seleksi. Tiga calon hakim itu yakni Agus Santoso, Yohanes Usfunan, dan Atip Latipulhayat.

Atip pernah tak lolos seleksi calon hakim konstitusi pada 2008. Anggota DPR saat itu tak meloloskan guru besar di Universitas Padjadjaran, Bandung, itu. Alumnus Monash University, Australia, itu saat ini masih aktif mengajar dalam bidang hukum internasional dan hukum telekomunikasi.

Artikel karya Atip yang berjudul "Telecommunications Licensing Regime: A New Method of State Control After Privatisation of Telecommunications" dimuat di Journal of International Commercial Law and Technology pada Januari 2014. (Baca: Calon Hakim MK: Mobil Saya Tidak Lima, Cuma Empat....).

Hingga hari kedua uji kelayakan, tim pakar dan anggota DPR belum merasa sreg dengan semua calon hakim. Tim bahkan mengancam tidak merekomendasikan siapa pun. "Sampai sekarang belum ada yang memenuhi kriteria," kata anggota tim, Husni Umar. (Baca: Jadi Guru Besar, Calon Hakim MK Ini Tak Tahu Ultra Petita).

Dari sebelas calon yang mendaftar, tim pakar dan Komisi Hukum telah menguji sembilan orang. Tujuh di antaranya, kata Husni, tak menguasai materi dengan baik. Bahkan, ada calon yang rekam jejaknya dipertanyakan.

AMRI MAHBUB

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

12 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya