Koalisi Selamatkan MK Minta DPR Tak Pilih Dimyati  

Reporter

Senin, 3 Maret 2014 10:11 WIB

Achmad Dimyati Natakusumah: Rakyat Bisa Sejahtera karena Pajak

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK meminta tim pakar dan Komisi Hukum DPR RI mencoret nama politikus Partai Persatuan Pembangunan Dimyati Natakusumah dari daftar calon hakim konstitusi. Menurut anggota Koaliasi, Erwin Natoesmal Oemar, Dimyati pernah diadili dalam kasus suap anggota DPRD Pandeglang periode 2004-2009. "Salah satu kriteria hakim konstitusi adalah tidak bersikap tercela dan tidak pernah terlibat kasus korupsi," kata dia, Ahad, 2 Maret 2014.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada 2010 memvonis Dimyati tak terbukti menyuap anggota DPRD di sana senilai Rp 1,5 miliar terkait pinjaman Pemerintah Kabupaten Pandeglang senilai Rp 200 miliar dari Bank Jabar-Banten. Vonis ini dikuatkan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 2011.

Erwien mengatakan walau Dimyati--kini anggota Komisi Hukum DPR-- tidak dinyatakan bersalah, hal tersebut tidak pantas secara etika. "Masih banyak yang lebih pantas," kata dia.

Selain itu, menurut Erwin, Dimyati juga dituduh pernah terlibat kasus pencabulan siswi SMA, saat masih menjabat sebagai Bupati Pandeglang. "Namun, kasus ini menguap begitu saja," ujarnya.

Hari ini, Senin, 3 Maret 2014, Komisi Hukum dan tim pakar menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi. Seleksi itu akan berlangsung hingga Rabu, 5, Maret 2014. Kamis pekan ini, dua nama hakim akan disahkan di sidang paripurna. Adapun, jumlah peserta seleksi adalah 12 orang.

Berikut adalah nama kedua belas calon hakim konstitusi,


1. Dr. Sugianto, S.H., M.H., dosen (PNS) di Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.

2. Dr Wahiduddin Adams, S.H., M.A., pensiunan PNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

3. Dr Ni'matul Huda, S.H., M. Hum, dosen di Fakultas Hukum UII.


4. Dr. Ir. Franz Astaani, S.H., M.Kn., S.E., M.B.A., M.M., M.Si., CPM, notaris.

5. Atip Latipulhayat, S.H., L.L.M., P.H.D., dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung.

6. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M., dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

7. Dr. H. R.A. Dimyati Natakusuma, S.H., M.H., M.Si., anggota DPR Fraksi PPP dan calon legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta III di Pemilu 2014.


7. Prof. DR. Yohanes Usfunan, Drs, S.H., M.H. Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

9. DR. Atma Suganda, S.H., M. Hum, Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar, Banten.

10. Prof. DR. H.M. Agus Santoso, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

11. DR Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., Dosen Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Pancasila.

12. DR. Drs. Ermansjah Djaja, S.H., M.Si., Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

TIKA PRIMANDARI







Advertising
Advertising

Berita Lain
Benarkah PDIP Sudah Susun Kabinet Bayangan?
Jokowi Kuatkan Elektabilitas Megawati
Astrolog: Oktober 2014, Mega Rayakan Kemenangan

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya