Politisi PAN dan Mantan menteri hukum dan HAM, Patrialis Akbar ketika melakukan pelaporan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (9/4). TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Abdul Mufti Fajar enggan berkomentar perihal hakim konstitusi Patrialis Akbar yang mangkir dalam sidang MK dan menyambangi persidangan Akil Mochtar. Dia beralasan, hingga kini dewan etik yang dibentuk MK tersebut belum aktif.
"Saya belum pernah diundang lagi oleh MK, jadi belum bisa bekerja," katanya, saat dihubungi Tempo, Ahad, 23 Februari 2014.
Mufti mengatakan ia mengetahui pengangkatannya menjadi Ketua Dewan Etik MK dari media pada Desember 2013. Namun sampai sekarang dia mengaku belum mendapat surat keterangan pengangkatan dari MK.
Karena itu pulalah, kata dia, timnya belum bisa berinisiatif memanggil Patrialis. "Mau inisiatif bagaimana kalau surat keterangan pengangkatannya belum dipegang?" ujarnya.
Kamis lalu, hakim konstitusi Patrialis Akbar menghadiri sidang perdana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Patrialis mengaku baru kali ini bertemu dengan Akil. Dia sempat berjalan memasuki ruang terdakwa dan berbincang-bincang dengan terdakwa kasus suap itu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perilaku Patrialis ini tak pantas. Meskipun berniat baik, tindakan itu bukanlah sikap seorang hakim. "Etika seorang hakim berbeda dengan politikus," ujarnya kemarin.
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
4 jam lalu
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
