Sejumlah kursi terlihat kosong saat anggota DPR mengikuti sidang paripurna dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (15/1). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat bakal membuka absensi anggota Dewan dalam sidang paripurna. Badan Kehormatan menyatakan sekretariat sedang merekapitulasi absensi anggota Dewan selama satu tahun.
"Dalam dua-tiga hari, angka sudah didapat," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan Siswono Yudohusodo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 20 Februari 2014.
Siswono mengatakan sebenarnya setiap selesai masa sidang, lembaganya menampilkan absensi anggota Dewan. Dia menjelaskan sistem komputer tak mendukung untuk rekapitulasi secara tahunan. Karena itu, lembaganya membutuhkan waktu untuk mengkompilasi anggota Dewan yang sering tak hadir rapat paripurna.
Dia mengakui citra parlemen merosot tajam karena persoalan ini. Dia mencontohkan sidang di Komisi Pertanian yang dia pimpin hari ini. Siswono memprediksi jumlah anggota Dewan yang hadir tak lebih dari 15 orang. Sidang paripurna pada Selasa lalu juga tak kuorum meski sudah terlambat hampir satu jam.
Dia mengatakan salah satu sebab kosongnya kursi di Dewan adalah karena mendekati pemilu. Dia menilai sistem dengan suara terbanyak membuat persaingan semakin ketat. Akibatnya, anggota Dewan lebih banyak berada di daerah pemilihannya.
Siswono mengatakan pimpinan Dewan sudah mengambil kebijakan untuk mengantisipasi banyaknya anggota yang membolos, yaitu menetapkan hari fraksi pada Jumat, sehingga Kamis mereka bisa terbang ke daerah pemilihan. Siswono mengatakan, pada Senin, anggota Dewan sudah bisa kembali bersidang. "Tapi sampai Selasa ternyata belum balik," katanya.
Persoalan lain yang membuat citra Dewan buruk adalah rendahnya target legislasi dan kasus korupsi yang melibatkan politikus Senayan. Siswono meminta pemilih memilih calon terbaik yang diajukan partai politik. Menurut dia, hanya dengan cara itu, citra parlemen akan bisa kembali baik di depan publik. "Jangan memilih yang bisa bayar," ujarnya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
