TEMPO Interaktif, Lhokseumawe: Pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dipastikan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon direksi di badan tersebut.Menurut Menteri Negara BUMN Sugiharto, pihak yang melakukan uji kelayakan bisa bukan dari lembaga parlemen. "Yang melakukan fit and proper test tidak harus DPR," kata Sugiharto, Jumat (21/1).Sugiharto menambahkan, dirinya selaku kuasa pemegang saham BUMN sesuai dengan Amanat UU No 19 Tahun 2003, bisa melakukan uji kelayakan tersebut. Di samping itu, dapat juga di dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat dan memberhentikan direksi.Jadi, lanjut Sugiharto, uji kelayakan dapat saja dilakukan oleh lembaga independen, bukan DPR. "Banyak lembaga-lembaga terapan yang dapat digunakan," tandasnya.Dalam fit and proper test tersebut akan dilakukan tes psikologi, kompetensi (keahlian), dan moralitas. Ini dilakukan agar Kementerian BUMN dapat lebih objektif dalam penilaian terhadap calon-calon direksi.Sedangkan mengenai calon direksi Merpati dan Garuda yang hingga saat ini belum diketahui direktur yang baru, Sugiharto menegaskan sudah memiliki banyak calon. Hanya saja, kata dia, sedang dilakukan pengkajian secara mendalam."Pada Garuda dan Merpati terdapat kesulitan cash flow sehingga akan ditinjau kembali paradigmanya," tandas Sugiharto. Hasil dari review Garuda dan Merpati akan diumumkan setelah BUMN Summit. Dalam BUMN Summit tersebut kementeriannya akan mendapatkan pengarahan dari Presiden mengenai peta perjalanan BUMN 2005-2009.Fasabeni-Tempo News Room