Purbalingga Bangun Zona Integritas

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Kamis, 6 Februari 2014 02:50 WIB

Wakil Menteri Kementerian PAN dan RB Eko Prasojo mendatangi kantor KPK untuk membahas mengenai pelaksanaan zona integritas pencegahan korupsi di wilayah birokrasi, Jakarta, Rabu (25/7). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Purbalingga - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, membangun Zona Integritas pada 2014 ini untuk menciptakan Zero Corruption di segala aspek kehidupan. Zona ini diharapkan bisa menekan perilaku korupsi di lingkungan pegawai pemerintahan. “Kami ingin menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih,” kata Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Purbalingga, Widiyono, Rabu, 5 Februari 2014.

Ia mengatakan, sebelum membangun zona integritas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga telah melaksanakan tahap penandatanganan dokumen pakta integritas secara masal baik pada saat pelantikan calon pegawai negeri, pegawai negeri, maupun pelantikan pejabat struktural. “Pencanangan zona integritas ini akan dilaksanakan secara massal pada April 2014,” ujar Widiyono.

Pemerintah Purbalingga juga melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei ini dilaksanakan pada dinas yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuannya, kata dia, untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh SKPD terkait. “Survei ini menggunakan 14 indikator dengan jumlah responden sebanyak 150 orang yang di sampling secara acak,” katanya.

Pelaksanaan survei telah dilaksanakan pada bulan Maret-April 2013 di masing-masing dinas yang dilaksanakan secara mandiri. Saat ini, kata dia, sejumlah 29 dinas sudah menyerahkan laporan survei. Pelayanan terbaik jatuh pada Puskesmas Kejobong dan skor 85,51 dari RSUD dr R. Goeteng Taroenadibrata.

ARIS ANDRIANTO

Terpopuler:
Rudi Menangkan Bhatoegana, Kawan SMA Ibas Komplain
Ruhut: Potong Leher Saya jika Ibas Korupsi!
Pakai Kapal 'Mewah', Australia Kirim Imigran ke RI
Ahok Curiga Ada Korupsi Miliaran di Sampah

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

51 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.

Baca Selengkapnya