Anggota Dewan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) M Yusuf John menyampaikan materi kepada para perwakilan parpol saat sosialisasi laporan penggunaan dana kampanye parpol di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (1/2). ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO , Jakarta: - Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Nur Syarifah mengatakan banyak partai politik peserta Pemilu 2014 salah mengartikan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Menurut Nur, hal ini menjadi salah satu penyebab lamanya partai politik menyerahkan laporan tersebut. Sampai saat ini hanya Partai Golongan Karya dan Partai Bulan Bintang yang sudah menyerahkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye ke KPU.
Banyak partai yang menganggap laporan rekening khusus ini sebatas rekeningnya. "Sehingga buku tabungannya saja yang diserahkan," kata Nur Syarifah di kantor KPU, Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2014. Rupanya, kewajiban mencatatkan seluruh dana sumbangan berbentuk tunai ke dalam rekening pun mempersulit laporan keuangan partai. Sebab, sebagian duit sumbangan tersebut sudah dibelanjakan untuk berragam kepentingan.
Karena itu, KPU akan memberi pendampingan pembuatan laporan ini. Salah satunya melalu rapat koordinasi yang dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2014 dengan mengundang perwakilan dari seluruh partai politik peserta pemilu. Dalam rapat ini, KPU menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia untuk memberikan simulasi pembuatan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye.
Selanjutnya, auditor dari IAI akan mengawasi setiap laporan uang masuk dan keluar dari masing-masing partai politik. Sebab KPU tak mampu untuk melacak semua duit sumbangan yang masuk ke kantong partai politik. (Baca pula: KPU Ingatkan Parpol Serahkan Rekening Khusus).
"Maka dari itu, auditor akan masuk untuk mengaudit kinerja kampanye masing-masing partai," kata Nur. "Selain itu ada juga audit kepatuhan untuk menemukan pelanggaran penerimaan dana sumbangan kampanye."
Sebagai contoh, sumbangan dari pihak asing, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Termasuk larangan menerima duit sumbangan dari orang yang tak jelas, seperti hanya mencantumkan nama 'Hamba Allah'. "Kalau ditemukan itu, maka auditor akan melaporkan ke pihak berwajib karena sudah melanggar hukum."
