Bupati Temanggung Siap Hadiri Panggilan DPRD

Reporter

Editor

Rabu, 12 Januari 2005 18:51 WIB

TEMPO Interaktif, Temanggung: Bupati Temanggung Toto Ari Prabowo menyesalkan keputusan rapat pleno DPRD yang memutuskan untuk mencopotnya dari jabtan bupati. Toto menyatakan siap menghadapi interpelasi yang diajukan DPRD Temanggung. "Kalau modelnya seperti ini pemerintahan tidak akan ada yang efektif, yang terjadi sekarang ini adalah koalisi dari orang-orang yang merasa dirugikan dalam proses reformasi," tegas Toto Ari Prabowo kepada Tempo, ketika ditemui di rumah dinasnya, Rabu (12/1). Menurut Toto, saat sidang paripurna dirinya justru sedang keliling desa-desa untuk mengetahui aspirasi masyarakat. Yang terjadi, kata Toto, mayoritas masyarakat di pedesaan tidak setuju dengan aksi-aksi dan rapat pleno yang digelar DPRD. Toto mengaku sudah menerima surat panggilan dari DPRD yang dikirim lewat kurir. Surat itu meminta Toto datang ke gedung DPRD pada Kamis (13/1) pukul 10.00 WIB besok, dengan agenda penyampaian hak interpelasi DPRD kabupaten Temanggung. "Saya akan datang, dan akan saya jelaskan semua persoalan yang ada. Bahkan kalau perlu akan saya buka kebobrokan yang dilakukan beberapa pejabat di Temanggung," tegas Toto. Toto sendiri optimistis, dirinya akan lolos dari keinginan sebagian anggota DPRD yang hendak menurunkannya. Usai sidang paripurna DPRD tadi, kata Toto, Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto langsung menghubungi dirinya. Gubernur mengatakan, langkah yang diambil DPRD Temanggung sangat tidak dewasa. Seperti diketahui, 31 dari 45 anggota DPRD kabupaten Temanggung menggelar rapat paripurna mendadak dengan agenda menurunkan bupati Toto Ari Prabowo. Rapat paripurna itu digelar setelah ribuan warga Temanggung turun ke jalan berunjukrasa di halaman gedung DPRD. Dalam rapat paripurna itu, DPRD Temanggung memutuskan mengajukan hak angket dan hak interpelasi kepada bupati Temanggung. Selanjutnya, mereka akan menurunkan bupati Temanggung dari jabatanya yang baru dipegang selama 16 bulan. Toto Ari Prabowo mengatakan, dilihat dari komposisi DPRD hanya fraksi Golongan Karya yang mendukungnya. Namun, Toto mengaku tidak khawatir, sebab upaya penurunan yang dilakukan DPRD sangatlah prematur dan dilandasi emosi untuk kepentingan kelompok. Syaiful Amin

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya