Bhatoegana Bantah Bertemu Waryono

Jumat, 24 Januari 2014 09:24 WIB

Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana memberi keterangan saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/11). Sutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudi Rubiandini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi VII DPR RI yang mengurusi bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Teknologi dan Lingkungan Hidup terkait dugaan suap di lingkungan SKK Migas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Energi DPR RI Sutan Bhatoegana membantah telah melakukan pertemuan dengan Waryono Karno, yang saat itu masih aktif menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, guna membahas tunjangan hari raya untuk anggota DPR. "Enggak, enggak ada itu," kata dia kepada Tempo, Kamis, 23 Januari 2014.

Saat diperiksa KPK, Sutan mengakui penyidik sempat menanyakan apakah dirinya pernah bertemu dengan Waryono atau Menteri ESDM Jero Wacik. "Sebelum atau sesudah membahas anggaran, apakah ada pertemuan dengan WK atau JW," kata Sutan menirukan pertanyaan penyidik.

Sutan lalu menjawab ke penyidik bahwa tidak ada pertemuan itu. "Saya bilang enggak ada. Yang bahas anggaran itu teman-teman Badan Anggaran yang di Komisi Energi," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Menurut sumber Tempo, Sutan pernah melakukan pertemuan dengan Waryono di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Sutan membahas tunjangan hari raya untuk Komisi Energi DPR RI. "Pertemuannya saja enggak pernah, apalagi bahas itu," kata Sutan.

Selama lima jam diperiksa, ujar dia, penyidik KPK lebih banyak menanyakan pembahasan soal penetapan harga International Crude Price (ICP) dan proses lifting minyak antara DPR dengan Kementerian ESDM. "Itu kan pembahasannya di Banggar. Ketika mereka selesai baru dikembalikan ke saya. Semuanya saya tandatangani karena memang ketua Komisi," kata Sutan.

Dia mengaku sedikit sekali yang ditanya penyidik yang berkaitan dengan Waryono. "Lebih banyak detailnya tentang ICP dan lifting minyak," ujar Sutan.

Sebelumnya, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa Simon Tanjaya, Manajer Operasional PT Kernel Oil Private Limited Indonesia, bekas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan terpaksa menerima gratifikasi untuk memenuhi permintaan para stakeholder. Rudi mengaku telah meminta uang ke bos Kernel Singapura, Widodo Ratanachaitong, sebesar US$ 200 ribu untuk diberikan ke Komisi Energi.

Dalam salinan pemeriksaan Deviardi, Rudi memberikan duit kepada Sutan dan anggota Komisi Energi DPR melalui Tri Yulianto. Kemudian, duit tersebut dibagikan Sutan kepada anggota Fraksi Demokrat di Komisi Energi di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan

Bersamaan dengan operasi tangkap tangan Rudi, Deviardi, pelatih golfnya, dan Simon Tanjaya, pengantar duit, pada Agustus 2013 lalu, KPK juga menggeledah ruang kerja Waryono. Di sana, KPK menemukan duit US$ 200 ribu yang disimpan di deposit box. Nomor seri duit tersebut juga berurutan dengan nomor seri duit yang disita dari Rudi Rubiandini.

LINDA TRIANITA

Berita lain:
Apa Kata Megawati Soal Hubungannya dengan SBY?|
Benarkah Tenda SBY di Sinabung Rp 15 Miliar?
Jurus Tiga Baskom Ahok Jika Sodetan Ditolak
Ani Yudhoyono Minta Maaf Pun Tuai Komentar
SBY Percaya Klenik Diulas di Washington Post
Isyarat Tepuk Punggung Wapres Boediono ke Jokowi

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya