Presiden SBY dan Wapres Boediono. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan isu yang menjadi perhatian publik dan media massa saat ini adalah masalah korupsi. Dia pun mengklaim paling agresif dalam upaya pemberantasan korupsi. "Sekarang ini, negara kita melaksanakan kampanye antikorupsi yang paling agresif sepanjang sejarah," kata SBY dalam acara penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas keuangan negara di gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2014.
SBY tak sependapat dengan pandangan yang mengatakan minimnya orang yang terjerat korupsi pada masa lalu menandakan tak ada korupsi saat itu. "Saya katakan salah," ucapnya. "Yang betul adalah gerakan pemberantasan korupsi besar-besaran sekarang ini boleh dikata tidak ada satu pun yang kebal, yang bisa tidak tersentuh tangan-tangan hukum."
Dengan demikian, kata SBY, makin banyak yang terjerat hukum lantaran kasus korupsi. "Makin menunjukkan bahwa negara serius, negara bersungguh-sungguh untuk membuat sistem ini makin baik," ujar mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini.
Dia mengakui upaya pemberantasan korupsi secara agresif ini berbiaya mahal dan menimbulkan sejumlah efek. Misalnya, munculnya keraguan dari sejumlah pejabat untuk meneken proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara dan keraguan mereka dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan negara. "Tentu ini juga tidak baik."
Karena itu, menurut SBY, diperlukan sebuah kerja sama antara pemerintah dan aparat penegak hukum agar tak ada kekeliruan dalam menggunakan anggaran negara. Termasuk kerja sama antara pemerintah dengan lembaga audit, seperti BPK dan BPKP.
Dia mengatakan rakyat ingin korupsi segera diberantas. "Tapi jangan sampai jalan pemerintah pusat dan daerah terganggu dengan ketakutan menggunakan anggaran," ujar SBY. "Harus ada kerja sama yang baik agar kedua hal itu dapat kita capai."
