Pendaftar JKN di Bandung 600 Orang per Hari  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Senin, 20 Januari 2014 22:25 WIB

Warga mengantri pendaftaran dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). Semenjak diberlakukannya BPJS pada awal tahun 2014, ratusan warga banyak yang belum mengerti aturan sistem tersebut dikarenakan minimnya sosialisai oleh petugas terkait. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Bandung - Pendaftar Jaminan Kesehatanan Nasional (JKN) di wilayah Bandung mencapai 500 hingga 600 orang per hari. Kebanyakan warga mendaftar karena anggota keluarganya ada yang sakit.

Kepala Bagian Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Bandung Dini Azuardini mengatakan, saat awal, jumlah pendaftar kartu JKN yang berlaku mulai 1 Januari 2014 itu mencapai 800 orang per hari. Walau kini jumlah pendaftar terlihat berkurang, pemohon kartu bisa mengajukan pendaftaran untuk keluarga lain, berkisar dua-lima kepala keluarga. "Peminat antusias sekali sampai membuat antrian panjang," kata Dini, Senin, 20 Januari 2014.

Menurut dia, tingginya peminat itu terkait kondisi anggota keluarganya yang sedang sakit. Anggota keluarga yang sehat bergegas mengurus kartu JKN untuk antisipasi jika jatuh sakit.

Kantor BPJS Bandung melayani pendaftaran bagi warga Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. "Kami tidak mematok target dalam sebulan ini harus berapa orang," ujarnya.

JKN yang menjamin keluhan penyakit warga terbagi dalam tiga kelas. Iuran kelas III sebesar Rp 25.500, kelas II senilai Rp 42.500, dan kelas I sejumlah Rp 59.500 per orang.

Adapun Pemerintah Kota Bandung menyiapkan dana Rp 81,9 miliar untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 bagi 706.359 orang yang berasal dari keluarga miskin selama setahun. Iuran yang dibayarkan hanya untuk layanan kelas III. Warga miskin yang belum terdata akan tetap dibayari pemerintah lewat surat keterangan miskin (SKM) asal dana tersebut masih mencukupi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara mengatakan, data warga miskin penerima bantuan iuran (PBI) tersebut sebelumnya peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan pemegang kartu Bantuan Wali Kota Khusus (Bawaku) Sehat pada 2013.

Seluruh warga miskin itu telah didaftarkan ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Bandung. Pembayaran premi mereka akan dilakukan tiap tiga bulan sekali.

Mereka dan pembayar premi JKN umum akan dilayani 73 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), 71 klinik, serta hampir semua rumah sakit pemerintah dan swasta.



ANWAR SISWADI

Berita terkait

Tunggakan Iuran Rp 3,4 T, BPJS Ancam Beri Sanksi Peserta

24 Mei 2017

Tunggakan Iuran Rp 3,4 T, BPJS Ancam Beri Sanksi Peserta

BPJS Kesehatan akan memperketat sanksi administrasi dan denda peserta yang menunggak pembayaran iuran.

Baca Selengkapnya

Obamacare Hampir Dicabut, Donald Trump Kegirangan  

5 Mei 2017

Obamacare Hampir Dicabut, Donald Trump Kegirangan  

Donald Trump tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah undang-undang jaminan kesehatan baru lolos di Kongres dan hampir menggantikan Obamacare.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bekasi Tanggung Biaya Pengobatan Anak tanpa Anus  

9 Maret 2017

Pemerintah Bekasi Tanggung Biaya Pengobatan Anak tanpa Anus  

Ramadan memiliki lubang pembuangan buatan yang berada di bawah perut.

Baca Selengkapnya

Dekrit Pertama Presiden Donald Trump: Mencabut Obamacare

21 Januari 2017

Dekrit Pertama Presiden Donald Trump: Mencabut Obamacare

Juru bicara Gedung Putih menyebut dekrit baru yang diteken Donald Trump ini, "akan meringankan beban yang ditanggung oleh Obamacare."

Baca Selengkapnya

Heboh, Aksi Sanders Bawa Poster Besar Berisi Cuitan Trump

5 Januari 2017

Heboh, Aksi Sanders Bawa Poster Besar Berisi Cuitan Trump

Bernie membawa poster superbesar dalam rapat senat yang berisi kicauan Trump soal janji tak akan potong dana kesehatan.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Bekasi Tunggak Utang Rp 18 M ke Rumah Sakit Swasta  

4 September 2016

Kabupaten Bekasi Tunggak Utang Rp 18 M ke Rumah Sakit Swasta  

Rumah sakit swasta menjadi andalan karena rumah sakit milik pemerintah cuma satu di Cibitung.

Baca Selengkapnya

Ribuan Pemulung di Bantargebang Akan Ditanggung BPJS Gratis  

5 Agustus 2016

Ribuan Pemulung di Bantargebang Akan Ditanggung BPJS Gratis  

Pemerintah DKI akan memfasilitasi 6.000 pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, untuk mendapatkan premi gratis BPJS.

Baca Selengkapnya

Ahok Minta Kado Ultah: Haram Puskesmas Minta Uang Muka  

29 Juni 2016

Ahok Minta Kado Ultah: Haram Puskesmas Minta Uang Muka  

Pada ulang tahun ke-50, Ahok meminta program jaminan kesehatan bisa diterapkan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bandung Luncurkan Website Berobat Gratis Warga Miskin  

14 Juni 2016

Bandung Luncurkan Website Berobat Gratis Warga Miskin  

Ridwan Kamil meluncurkan website donasi kesehatan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Minta Dokter di Bandung Rajin Kunjungi Pasien  

18 Mei 2016

Ridwan Kamil Minta Dokter di Bandung Rajin Kunjungi Pasien  

Ridwan Kamil mengeluh rumah sakit di Bandung tak cukup menampung warga miskin.

Baca Selengkapnya