Kemendikbud - Pengarusutamaaan Gender Bidang Pendidikan
TEMPO.CO, Makassar - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Mahmud BM, mengatakan pihaknya siap mencetak buku kurikulum 2013 jika teknis pelaksanaannya telah diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kami siap saja. Tapi belum ada petunjuk dari pusat," kata Mahmud di DPRD Makassar, Rabu, 15 Januari 2014.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan buku ajar kurikulum 2013 tidak akan telat beredar di sekolah-sekolah. Buku-buku tersebut akan dicetak oleh masing-masing percetakan di daerah dan sekolah akan langsung membeli. Pengadaan buku ini akan dilakukan selambat-lambatnya pada Februari ini. Pasalnya, buku tema harus siap digunakan ketika kurikulum 2013 diterapkan pada tahun ajaran baru nanti.
Mahmud menambahkan, hingga saat ini petunjuk dari pusat meminta setiap daerah untuk mencetak buku ajar tersebut belum ada. Padahal, kurikulum 2013 semester 1 tahun ajaran 2014/2015 dimuliai Juli mendatang. Buku itu rencananya akan digunakan oleh seluruh siswa di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
Menurut dia, setiap sekolah akan membeli buku ajar tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah pada semester 1 serta dana alokasi khusus masing-masing daerah untuk buku semester 2. "Ada persentase berapa yang akan dikeluarkan anggaran dari BOS sekitar Rp 135 miliar. Tapi maaf, saya tidak begitu hafal, begitu pun dari Dana Alokasi Khusus," tuturnya. Kurikulum 2013 sendiri sebelumnya diberlakukan di 17 SD, enam SMP, dan empat SMA di Kota Makassar.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi C Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Endre Cecep Lantara, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jika buku ajar itu dicetak disetiap masing-masing daerah. Sebab, konten materinya dan kemampuan ekonomisnya disesuaikan dengan daerah tersebut.
"Kami mengapresiasi hal itu. Usaha lokal bisa bergerak," kata Endre. Oleh karena itu, ujar politikus Partai Demokrat Makassar itu, dalam waktu dekat dia akan mengundang Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk membahas usulan dari pusat. "Kami akan rapat dengan Komisi terlebih dahulu untuk menentukan kapan mengundang Pak Mahmud," katanya.
