TEMPO Interaktif, Jakarta: Kuasa hukum pemohon perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) tentang pengadilan HAM, OC. Kaligis, meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) memberi peringatan kepada DPR karena sudah dua kali tidak hadir dalam sidang dengan alasan reses. "Anda diundang, maka Anda datang, kalau tidak contempt of court," ujar OC. Kaligis usai sidang kepada wartawan, Kamis (6/1). "Kelaziman yang salah kaprah," ujar ketua sidang yang juga Ketua MK Jimmly Asshidiqie, dalam sidang. OC. Kaligis menambahkan alasan reses yang dikemukakan DPR memperlihatkan DPR tidak mengerti hukum. "Itu peringatan, mereka harus taat undang-undang," kata dia. Kepada wartawan, OC juga mengungkapkan yang membuat UU adalah DPR. Sehingga, menurutnya, DPR harus mau mempertanggungjawabkan tidak hanya ramai-ramai membuat UU. "Apalagi inikan masalah rettroaktif (berlaku surut) yang menyangkut semua orang," jelas OC. Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 yang digunakan pengadilan HAM untuk menjerat pemohon yaitu mantan gubernur Timor Timur Abilio Jose Osorio Soarez memang diberlakukan secara retroaktif. Dan menurut pemohon, hal itu bertantangan dengan UUD 1945 terutama pasal 28 i ayat 1, sehingga kemudian mereka memperkarakan UU ini ke MK. Menurut OC, seharusnya DPR berusaha mempertahankan pasal 28 i ayat 1 UUD 1945, dan berlakunya asas retroaktif tersebut. "Sejauhmana mereka punya pendapat," katanya. Untuk itu, DPR harus datang memberi keterangan di MK. "Disini tempat bertarung untuk itu, kalau kita ngomong sebagai negara demokrasi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa MK adalah mahkamah tertinggi di Indonesia untuk mengawal UU, untuk itu semua harus tunduk kepada MK. Dalam sidang ini, pemerintah belum dapat memberikan keterangan tertulis. Karena, menurut Jimly, sesuai dengan surat yang dibacakannya dalam sidang keterangan pemerintah tersebut masih dalam proses finalisasi. Namun, pada sidang terdahulu pemerintah sudah memberikan secara lisan yang diwakili Departemen Hukum dan HAM. Yang hadir untuk memberikan keterangan adalah Menteri Hukum Hamid Awaluddin, dan Direktur Jenderal Perundang-undangan Abdulgani Abdullah. Dalam sidang itu, Abdulgani sempat mengatakan, adanya tekanan internasional dalam pengadilan HAM. "Dunia internasional bilang kalau pelanggaran HAM berat di Timor Timur tidak disidangkan di Indonesia, maka pengadilan internasional yang akan mengadili," ujar Abdulgani saat sidang tersebut. Jimly menunda sidang hari ini karena pemohon menarik permohonannya untuk mengajukan ahli. OC mengemukakan alasannya tidak jadi mengajukan ahli, karena merasa bahwa tanggapan pemerintah beberapa hari yang lalu tidak memberikan jawaban atas permohonan yang diajukannya.Sidang akan ditunda menunggu keterangan tertulis dari pemerintah dan DPR. "Kemudian akan kami kirimkan ke pemohon," ujar Jimly. Ia menambahkan, kalau berdasarkan keterangan tersebut pemohon berpendapat tidak perlu lagi ada keterangan saksi atau ahli, maka tinggal ada satu sidang lagi yaitu sidang pembacaan putusan. Namun, apabila pemohon memutuskan mengajukan saksi atau ahli MK memberikan kesempatan menyelenggarakan satu kali sidang lagi. Indriani