Uang Suap Rudi Mengalir ke Sutan Bhatoegana

Reporter

Selasa, 7 Januari 2014 13:25 WIB

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandinisetelah menjalani pemeriksaan di KPK, pada 14 Agustus 2013. Rudi Rubiandini ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK terkait dengan dugaan suap oleh perusahaan trader minyak asing. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Nama politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, disebut dalam dakwaan bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Rudi memberikan uang US$ 200 ribu untuk Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

"Uang yang diterima US$ 300 ribu menurut terdakwa diberikan kepada Sutan Bhatoegana, melalui Tri Yulianto sebesar US$ 200 ribu," kata jaksa Riyono saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 7 Januari 2013.

Menurut Riyono, uang suap itu berasal dari pemilik PT Kernel Oil Ptd Ltd, Widodo Ratanachaitong. Widodo berjanji memberikan duit kepada Rudi jika memenangkan perusahaannya, Fossus Energy, dalam tender di SKK Migas dan menggabungkan beberapa tender. Mereka sepakat Widodo akan memberikan uang US$ 700 ribu.

Seusai memenuhi salah satu permintaan itu, Rudi menghubungi Deviardi agar meminta sebagian uang pada Widodo, sekitar US$ 300 ribu. Widodo lantas mengarahkan Deviardi agar mengambil uang yang dijanjikannya pada Komisaris PT Kernel Oil Pte Limited, Simon Gunawan Tanjaya.

Setelah mendapatkan US$ 300 ribu dari Simon pada 26 Juli 2013, Deviardi menyerahkannya kepada Rudi di Gedung Plasa Mandiri, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Menurut Rudi, sebagian uang itu, senilai US$ 200 ribu, diserahkan ke Sutan Bhatoegana lewat anggota Komisi Energi Tri Yulianto. Penyerahan uang terjadi di toko buah All Fresh, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. "Dan selebihnya disimpan di safe deposit box Bank Mandiri Gatot Subroto," kata Riyono.

Usai persidangan, Rudi menolak menjelaskan soal aliran duit itu. "Saya tak akan menjawab sebelum persidangan," kata dia.

Perihal aliran duit ke Komisi Energi, Rudi pernah mengakuinya ketika menjadi saksi terdakwa Simon Tanjaya pada November 2013. Kata Rudi, anggota Komisi Energi DPR pernah meminta sejumlah uang untuk Tunjangan Hari Raya (THR). Uang itu, diserahkan kepada politikusi Demokrat yang juga anggota Komisi Energi, Tri Yulianto. "Periode pertama, THR itu sudah saya serahkan ke seseorang bernama Tri Yulianto," kata Rudi.

Sutan Bathoegana membantah menerima US$ 200 ribu dari Rudi. "Enggak ada sama sekali, saya kan sudah bantah saat dipanggil KPK," kata Sutan saat dihubungi, Selasa, 7 Juni 2014.

NUR ALFIYAH

Terpopuler:
Hayono Isman: Jokowi Hebat karena Didukung Media
Fahd Diancam Dibunuh Nazaruddin di LP Sukamiskin?
Menteri Gamawan Berharap Atut Segera Jadi Terdakwa
KPK Pastikan Periksa Anas Besok











Advertising
Advertising

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya