TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Jawa Tengah menetapkan tahun 2014 sebagai tahun perbaikan infrastruktur. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah menyatakan, berkaca pada tahun sebelumnya, anggaran infrastruktur provinsi itu sangat rawan bocor. “Potensi kebocoran dan penyelewengannya sangat tinggi,” kata Mayadina, Koordinator FITRA Jawa Tengah, Kamis, 2 Januari 2014.

Mayadina menyebutkan, dalam anggaran proyek infrastruktur 2012 terjadi kebocoran. Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis FITRA Jawa Tengah, dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, besarnya alokasi anggaran pengelolaan infrastruktur 2012 belum direalisasikan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Jawa Tengah, melalui Dinas Bina Marga, menganggarkan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp 69 miliar, dengan realisasi 99,63 persen.

Anggaran itu terbagi dalam 20 paket kontrak pemeliharaan dan peningkatan jalan, serta satu paket jembatan. “Dari hasil pemeriksaan serta pengujian fisik secara uji petik di lapangan, ditemukan potensi kebocoran anggaran dengan nominal kerugian Rp 491 juta,” kata Mayadina.

Kebocoran berbentuk kekurangan volume fisik itu ditemukan dalam proyek pemeliharaan jalan Klampok-Purbalingga, pemeliharaan jalan Sidareja-Cukang Leluleus, peningkatan jalan Sokaraja-Kalimanah (Banyumas), pemeliharaan jalan Ngadiroko-Giriwoyo, dan pemeliharaan jalan Cangkiran-Ungaran.

Divisi Advokasi FITRA Jawa Tengah, Badiul Hadi, mengatakan penyelewengan itu terjadi karena pejabat pembuat komitmen dan pengawas lapangan tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan fisik serta kurang cermat dalam meneliti laporan kuantitas. Panitia pemeriksa barang juga tidak cermat dalam pengujian saat serah-terima pekerjaan. “Kepala Dinas Bina Marga juga tidak optimal mengendalikan pelaksanaan proyek,” kata Badiul.

FITRA melansir kondisi jalan dalam keadaan tidak baik (sedang/rusak) di Jawa Tengah sepanjang 354,569 kilometer dan jembatan dalam kondisi tidak baik 5,492,629 meter.

Adapun jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi yang tidak baik luasnya mencapai 34 persen atau 29.326 hektare.

Pada 2014, pemerintah Jawa Tengah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 1,837 triliun. Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran itu untuk Dinas Bina Marga sebesar Rp 877,43 miliar, bantuan keuangan sarana-prasarana Rp 755,43 miliar, dan bantuan pada desa sebesar Rp 435,320 miliar. Dari tiga alokasi tersebut, kata Badiul, alokasi infrastruktur Rp 2,068 triliun.

Karena itu, FITRA mendesak agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. “Pemerintah harus memberikan jaminan pengawasan kepada masyarakat, mulai dari proses lelang sampai pelaksanaan proyek,” kata dia.

Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah, Bambang Nugroho, belum bisa dimintai konfirmasi atas penilaian potensi kebocoran dana infrastruktur itu. “Saya masih rapat panitia khusus RPJMD (rancangan pembangunan jangka menengah daerah),” kata dia.

ROFIUDDIN

Berita Terpopuler:
Di Depan Jokowi, SBY Singgung Soal Presiden Baru
Ahok Sindir Polisi: Dosa Lama Jangan Jadi ATM
4 Gonjang Ganjing Setelah Atut Jadi Tersangka
Catatan Keuangan Yulianis Soal Aliran Duit ke Ibas
2014, Era Internet Diprediksi Bakal Runtuh
Setelah Atut, KPK Nyanyi 'Kapan-kapan' untuk Airin