Tahun 2013, Pelanggaran HAM di Indonesia Meningkat

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 26 Desember 2013 15:56 WIB

Sejumlah polisi mengamankan seorang pengunjuk rasa saat memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di Tol Reformasi, Makassar, Sulsel, (9/12). Aksi tersebut berujung bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. ANTARA FOTO/Ekho Ardiyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan sepanjang Januari-November 2013, telah terjadi 709 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 448 kasus. Sementara pada 2011, angka pelanggaran HAM 112 kasus. "Tahun ini ada 4569 warga sipil yang menjadi korban. Ratusan meninggal dunia," kata Haris, Kamis, 26 Desember 2013.

Menurut Haris, ada tiga jenis pelanggaran HAM yang menonjol sepanjang 2013. Pelanggaran HAM yang paling mengusik masih didominasi oleh konflik eksploitasi sumber daya alam. Pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menyusul di tempat kedua. Terakhir, aparat, mulai dari kepolisian sampai TNI, menyalahgunakan wewenangnya.

Selain pembiaran aparat, kata Haris, Presiden selaku otoritas tertinggi tak pernah berupaya memperkuat komisi pengawas aparat negara, seperti polisi dan TNI. Produk hukum yang dibikin hanya untuk menunjang kepentingan ekonomi-politik kelompok tertentu saja. "Yang dibilang sebagai kejahatan ternyata tak ada sanksinya. Tak heran pelanggaran HAM akan terus berulang," kata Haris.

Meningkatnya pelanggaran HAM sepanjang 2013, kata Haris, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembiaran. SBY dianggap tak pernah menindak tegas atau minimal meminta institusi pelanggar HAM untuk mengevaluasi diri. "Tak ada komitmen menuntaskan pelanggaran HAM. Cuma janji. Khas SBY."

KontraS menilai, selepas pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden tak pernah berupaya menyelesaikan persoalan yang menyerempet persoalan politis seperti pelanggaran HAM. SBY, kata Haris, yang sudah memerintah sembilan tahun juga dianggap tak berkomitmen merampungkan kasus pelanggaran HAM. Indikasi makin menguat ketika SBY kian dekat dengan Prabowo Subianto, figur yang dianggap KontraS sebagai pelanggar HAM tapi tetap melenggang bebas.

KHAIRUL ANAM




Berita Terpopuler
Natal, Megawati dan Jokowi Kunjungi Ahok
Konsumsi Narkoba, Bos Hanura Diancam Bui 12 Tahun
Jokowi: Perbaikan Tanggul Latuharhary Tiga Hari
Jokowi: Libur Natal Pegawai DKI Tetap Kejar Setoran

HAM

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

10 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

15 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

47 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

48 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

53 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

55 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya