Masuk Rutan, Atut Disoraki Para Napi  

Reporter

Rabu, 25 Desember 2013 13:07 WIB

Atut Chosiyah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten dan tersangka korupsi Atut Choisiyah mengalami nasib malang saat memasuki Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur. Layaknya tahanan baru, Atut juga tidak luput dari ulah jahil para penghuni rutan.

Menurut sumber Tempo, Atut disoraki para tahanan saat memasuki ruangannya di kamar Paviliun Cendara (C13) pada pukul 21.00 WIB. Sebelumnya para tahanan tidak mengetahui kedatangan Atut. "Begitu melihat Atut, kami langsung soraki biar tahu rasa," kata sumber itu, Selasa, 24 Desember 2013.

Selama sepekan Atut akan menempati kamar Paviliun Cendara (C13) untuk memenuhi masa pengenalan lingkungan. Kamar berukuran 4X6 meter itu tidak memiliki fasilitas mewah. Hanya ada sebuah kipas angin dan matras untuk tidur.

Saat dikunjungi adik iparnya, Airin Rachmi Diany, dan anaknya, Andiara Aprilia Hikmat, Atut juga dikabarkan menangis. Kepada wartawan, Airin enggan berkomentar banyak saat ditanya penyebab Atut menangis. Ia hanya berkata, "Pastilah kangen, namanya juga ketemu keluarga." Airin pun meminta doa agar kakak ipanya itu diberi ketegaran dan ketabahan. "Alhamdulillah keadaannya baik, mohon doanya saja," ujar istri Tubagus Chaeri Wardana ini.

Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu sejak Jumat, 20 Desember 2013 karena tersandung kasus korupsi sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten. Atut juga diduga terlibat korupsi alat kesehatan. Komisi Antikorupsi mengatakan penahanan Atut dilakukan karena ditakutkan akan menghilangkan barang bukti.

AFRILIA SURYANIS




Terpopuler




Usul KPK Kurangi Utang Negara Rp 2.000 Triliun
Di Tahanan, Gerak-gerik Atut Disorot CCTV
Cerita Airin Soal Tangisan Atut
Koruptor Incar Dana Optimalisasi Rp 26,96 Triliun
Dibesuk Airin, Gubernur Atut Menangis
Pencipta AK-47 Meninggal di Usia 94 Tahun
Ki Kusumo: Peluang Jokowi Nyapres Akan Mirip Obama

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

2 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

11 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

11 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

13 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

14 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

16 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

23 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya