TEMPO.CO, Serang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten Asep Rahmatullah mengatakan, sejak Gubernur Ratu Atut Chosiyah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, roda pemerintahan di Provinsi Banten tersendat. Masalah ini secara otomatis akan berdampak pada perkembangan Banten. "Kalau Banten ingin maju, saya berharap Ibu Atut legowo mundur agar roda pemerintahan tetap berjalan baik," kata Asep, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Senin, 23 Desember 2013.

Pernyataan senada disampaikan Ei Nurul Khotimah, Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, Rano Karno sebagai wakil gubernur saat ini harus mengambil peranan lebih besar. "Tugas-tugas Gubernur sudah didisposisikan kepada Rano, itu harus dipergunakan sebaik-baiknya," katanya.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Dahnil Anzar, mengatakan posisi strategis Rano Karno yang akan menggantikan Atut sebagai Gubernur Banten tak bisa diharapkan membawa perubahan. Sebab, selama ini Rano Karno tidak menunjukkan komitmen sebagai politikus yang diharapkan rakyat dan partainya, yang berslogan 'partainya wong cilik'.

"Tepatnya, selama ini dia tidak bersedia mendorong penuntasan kasus-kasus korupsi di Banten. Kepada Rano, kita juga akan sangat sulit berharap perubahan di Banten," kata Dahnil.

Menurut Dahnil, setelah penetapan Atut menjadi tersangka, roda pemerintahan tidak akan berjalan lancar. Sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov Banten juga tidak bisa bekerja nyaman karena khawatir mengalami nasib serupa dengan Atut. "Bahkan saya mendengar hampir seluruh pejabat, termasuk Sekda Banten, sudah paranoid dengan kondisi ini. Tak mungkin perasaan itu muncul jika tidak terlibat," katanya (lihat: Juru Bicara Atut Diminta Tak Tiup Isu Baru).

WASIUL ULUM

Berita Sebelumnya:
Pakai Rompi Tahanan, Atut Peluk Menantu
Diusulkan, Atut Chosiyah Dijerat Pencucian Uang
Atut Ditahan, Kepala Rutan Pesan Makanan Siap Saji
Hari Kedua di Rutan, Atut Makan Tempe Bacem