Sisa lahan yang terbakar di desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau (29/5). Dinas Kehutanan menyatakan ada 16.500 hektar lahan terbakar dalam bencana kebakaran di Riau 3 pekan terahir. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Pasalnya, pegawai Dinas Kehutanan yang menyambangi mereka untuk mempromosikan program itu sesumbar jika penduduk menanam pohon, mereka bakal menerima uang. "Mereka bilang yang menanam pohon akan mendapatkan Rp 5 juta per kepala keluarga," ujar Bernadinus Steni dari Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Ahad, 22 Desember 2012.
Ia mendapat kisah miris itu ketika meneliti tentang strategi sejumlah pemerintah provinsi untuk menerapkan program REDD+. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang telah sesumbar Indonesia berkomitmen mengurangi emisi global. Dana donor untuk program itu pun mulai mengalir, dan jumlahnya diperkirakan bakal mencapai US$ 765 juta setahun.
Yang tak diketahui masyarakat, kata Steni, ialah bahwa imbalan dalam REDD+ sejatinya berbasis hasil. Artinya, negara yang "menabung" stok karbon dengan mempertahankan dan memperluas hutan, macam Indonesia, baru akan menerima bayaran jika bisa memenuhi komitmennya.
"Birokrat kita terlalu terbiasa memaknai program sebagai duit, kerja kerasnya enggak dipikirin," ucap Steni. "Kita harus kerja keras dulu menjaga hutan, baru setelahnya bisa menerima dana REDD+."
Tampaknya harapan pohonnya bisa berbuah uang, apalagi berbuah motor, haruslah dibuang dari benak warga Kalumpang. Juga dari benak birokrat yang belum paham betul mekanisme program pengurangan emisi itu.
