TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengklaim jika Joko Widodo diusung sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan akan menghemat ongkos politik. Seperti halnya pendirian Projo ini, menurut Budi, banyak berdatangan sumbangan dari sesama relawan untuk kebutuhan logistik mereka, seperti kantor sekretariat, konsumsi, spanduk, dan lain sebagainya.

“Ini partisipatif, kami urunan, berapa pun,” ujar dia saat ditemui usai pendeklarasian Projo di Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Desember 2013.

Menurut dia, cara ini sebagai upaya mengubah politik mobilisasi menjadi politik partisipasi. Selama ini partai memobilisasi massa untuk berkampanye dan memberikan sejumlah uang saku. "Kami enggak mau pilpres 2014 hanya sebagai eksploitasi suara rakyat. Cara itu kami tinggalkan," ujar Budi.

Mantan Kepala Balitbang DPD PDIP DKI Jakarta ini mengatakan, cara promosi Projo juga cukup dengan gethuk tular. "Kami kan punya teman sesama kader di daerah-daerah, ya, kami sampaikan dari mulut ke mulut, dan mereka mendukung juga," kata dia.

Menurut Budi, meminta dukungan Jokowi sebagai capres ke sesama kader atau ke orang lain tidak terlalu sulit, karena Gubernur DKI Jakarta itu sudah terlihat hasil kerjanya dan dicintai rakyat. "Dia (Jokowi) 'gede' bukan karena siapa-siapa, karena dia sendiri," ujar aktivis UI 98 ini.

Beberapa kader dan simpatisan PDI Perjuangan mendeklarasikan dukungannya untuk Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 yang dinamakan Pro Jokowi (Projo). Projo diprakarsai kader dan aktivis UI 98, seperti Budi Arie Setiadi, Fahmi Alhabsyi, Jonacta Yani, dan Firmansyah.

Mereka juga terdiri atas simpatisan dari paguyuban warga kota-kota di Jawa Tengah di Jakarta, seperti dari Klaten, Pekalongan, Sragen, Karanganyar, Pati, Demak, Wonogiri, Pemalang, Boyolali, Purworejo, dan Cilacap. Dalam keterangannya, Projo menolak Jokowi menjadi calon wakil presiden dipasangkan dengan Megawati Soekarnoputri.

LINDA TRIANITA