Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno usai mengikuti sidang sengketa Pemilukada Banten di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada 2011. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Pondok Bambu, kedudukan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten terancam. Jika status Atut naik menjadi terdakwa, kursinya akan beralih kepada wakilnya, Rano Karno. Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Tohari mengatakan, Golkar belum membahas posisi Wakil Gubernur Rano jika Atut benar-benar lengser.
"Pembahasan Wakil Gubernur sebagai kompensasi dari naiknya Rano masih terlalu prematur dibahas," kata dia di Warung Daun dalam Dikusi Polemik bertajuk "Setelah Atut Tersangkut" pada Sabtu, 21 Desember 2013. Kendati begitu, mekanisme pembahasan menentukan siapa wakil dari Rano nantinya sudah dipersiapkan. Untuk siapa posisi tersewbut, kata dia, belum ada pembicaraan.
Golkar akan legowo jika nanti pemeran Si Doel Anak Sekolahan itu jadi orang nomor satu di Banten. "Jika sesuai peraturan, Golkar akan mendukungnya," kata Hajriyanto. Golkar, kata dia, akan menyerahkan suksesi sepenuhnya kepada pemerintah.
Aktivis JAWARA Banten, Dahnil Anzar, menilai suksesi dari Ratu Atut ke Rano tidak akan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan Banten. Rano, kata dia, memilih bermain aman saat Atut korupsi. "Dia malah ngambek minta mundur saat tak banyak diberi peran oleh Atut," kata dia. Namun, jika Rano naik, tantangan utama dia adalah mengembalikan kredibilitas pemerintah di mata rakyat.
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka.
