Mendagri Minta Atut Serahkan Mandat ke Presiden  

Reporter

Rabu, 18 Desember 2013 17:12 WIB

Gamawan Fauzi. Tempo/Jhon Seo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, menyerahkan mandat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melantik Wali Kota Tangerang terpilih Arief R. Wismansyah.

"Jadi, kalau terus berhalangan hadir atau tidak berminat (melantik), serahkan saja mandatnya kepada Presiden," ujar Gamawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 18 Desember 2013. (Baca: Wali Kota Tangerang Minta Dilantik Mendagri Saja).

Setelah mandat diserahkan, Gamawan menjelaskan, Presiden akan memutuskan memberikan kewenangan melantik pada Menteri Dalam Negeri atau Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Pelantikan Wali Kota Tangerang sendiri sudah tertunda hingga lima kali karena Atut selalu berhalangan hadir.

Arief mengatakan, pelantikan dirinya yang terkatung-katung ini berdampak luas pada program pembangunan di Kota Tangerang. Meski kendali pemerintahan saat ini dipegang pelaksana harian Wali Kota Tangerang Mohammad Rakhmansyah, menurut Arief, hal tersebut tidak begitu optimal karena kewenangan seorang pelaksana harian sangat terbatas. (Baca: Lima kali Batal Dilantik, Wali Kota Tangerang Kecewa)

DPRD Kota Tangerang memang telah lima kali menjadwalkan acara pelantikan Arief-Sachrudin, yaitu tanggal 27 November, 11, 15, 16, dan 18 Desember 2013. Pembatalan empat jadwal pelantikan sebelumnya masih bisa dimaklumi karena pihak Provinsi Banten memberi konfirmasi lebih awal. Tapi, pembatalan yang terakhir membuat DPRD setempat juga kecewa, karena pada malamnya protokoler Gubernur masih mengikuti gladi bersih.

TIKA PRIMANDARI


Terpopuler

Ratu Atut Pernah Minta Rano Mundur
Pendekar Berbaju Hitam Datangi Rumah Atut
Atut Tersangka, Keluarga Menangis dan Berkabung
Jadi Tersangka, Atut Dikabarkan Terus Menangis
Jadi Tersangka, Atut Mengungsi ke Rumah Bibinya















Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya