Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat akan memasuki mobilnya seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta (11/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul ditetapkannya Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengurus Pusat Golkar akan segera membahas posisi Atut di partai itu. Atut saat ini menjabat Wakil Bendahara dan Ketua Bidang Perempuan.
"Nanti ada rapat untuk mengambil keputusan," kata Ketua Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 Desember 2013. Dia mengatakan, Golkar perlu memakai pendekatan tertentu untuk menyikapi kasus di Banten.
Menurut dia, secara mekanisme, seseorang akan diberhentikan dari organisasi jika ada putusan berkekuatan hukum tetap. Hanya, Wakil Ketua MPR ini mengatakan, Golkar sebaiknya tak menunggu hingga putusan dijatuhkan. Sebab, publik sudah sedemikian benci dengan korupsi sehingga Golkar perlu segera mengambil sikap. "Jika menunggu vonis, ini bisa dianggap tak paralel dengan aspirasi masyarakat," kata dia.
Di sisi lain, Golkar juga harus sudah menyiapkan diri menghadapi pemilu legislatif 2014. Menurut Hajriyanto, Golkar perlu kepemimpinan untuk mengawal pemenangan pemilu di Banten. Kader partai, dia menyebutkan, akan kesulitan jika mengawal pemenangan pemilu dan kasus korupsi secara bersamaan. "Anda kan perlu fokus menangani persoalan ini," kata dia.
Hajriyanto sendiri belum tahu posisi Atut sekarang. Namun, dia yakin Atut tak akan melarikan diri ke luar negeri. Menurut dia, kader Golkar akan jantan menghadapi kasus korupsi yang membelitnya. "Golkar itu priayi, masak belum mulai sudah melarikan diri," kata dia.
