Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan pengurus partai tersebut akan menggelar rapat pleno untuk membahas status hukum terhadap Gubernur Ratu Atut Chosiyah.
"Dia adalah Ketua DPP Golkar Bidang Pemberdayaan Perempuan. Jadi, akan ada rapat pleno untuk membahas masalah ini," ujar Nudirman di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 17 Desember 2013. (Baca:Atut Tersangka, Golkar: Tiada Maaf bagimu)
Pernyataan Nudirman itu menanggapi kabar bahwa Ratu Atut ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap sengketa kepala daerah Lebak, Banten. Kasus ini telah menjerat Chaeri Wardana, adik Atut, lantaran diduga menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.
Nudirman membenarkan rapat pleno ini akan membahas apakah Atut akan tetap menjabat sebagai Ketua DPP bila telah menjadi tersangka. Rapat pleno itu, kata dia, adalah mekanisme yang sudah ditetapkan di Golkar. "Saya belum tahu kapan akan diadakan karena kabar ini mendadak," ujar dia.
Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Tantowi Yahya mengatakan belum ada pembicaraan terkini tentang posisi Atut di Golkar. Apalagi proses hukum terhadap Atut masih cukup panjang. "Kami menghargai hak-hak beliau sebagai kader," ujarnya. Namun demikian, Tantowi tak membantah akan ada rapat pleno untuk membahas nasib Atut. "Rapat pleno bisa digelar sesuai kebutuhan."
