TEMPO.CO, Jakarta - Kader Partai Demokrat menjadi gerah dengan munculnya pemberitaan tentang dugaan korupsi yang melibatkan Bunda Putri (lihat: Luthfi: Bunda Putri Dekat dengan SBY) dan Bu Pur alias Sylvia Sholeha (lihat: Bu Pur, Perempuan Misterius Hambalang ). Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meminta publik dan media tak mengait-ngaitkan kedua perempuan itu dengan Partai Demokrat, termasuk dengan keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Yang tahu tentang Bunda Putri adalah mereka yang menyebutnya," kata Nurhayati saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 6 Desember 2013. Nurhayati mengingatkan, nama Bunda Putri pertama kali mencuat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Nurhayati mengatakan, media seharusnya menanyakan masalah Bunda Putri ke KPK, Luthfi Hasan Ishaaq, Suswono, dan Hilmi Aminudin. Dia pernah mengingatkan bahwa bagaimana mungkin partai politik bisa lebih percaya kepada Bunda Putri ketimbang pada SBY selaku pimpinan koalisi.
Nurhayati juga meminta media massa tidak melempar fitnah dengan mengatakan Sylvia Sholeha sebagai kepala rumah tangga Cikeas. Dia menegaskan, Sylvia tak memegang jabatan seperti yang ramai diberitakan di media. Dia hanya mengatakan, Sylvia merupakan istri Purnomo, teman satu angkatan SBY.
Dia meminta publik tak mengaitkan kasus Hambalang dengan Cikeas. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, tahun politik akan membuat suasana politik semakin memanas. Dia meminta calon presiden lain tak menyebarkan fitnah tanpa dasar. Namun Nurhayati enggan menjelaskan siapa calon presiden yang dia maksud.
WAYAN AGUS PURNOMO
Terkait:
Muluskan Hambalang, Bu Pur cs Kebagian Rp 2,5 M
Apa Saja Proyek Bu Pur di Kemenpora?
Foto Bu Pur Orang Dekat Cikeas Saat Diperiksa KPK
Via Sudi, SBY Telepon Suswono Tanyakan Bunda Putri
Bunda Putri Dekat SBY, Demokrat: Luthfi Galau
Berita terkait
Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi
4 hari lalu
Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.
Baca SelengkapnyaDaftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN
7 hari lalu
Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.
Baca SelengkapnyaMendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol
9 hari lalu
Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.
Baca SelengkapnyaBamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik
34 hari lalu
Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.
Baca SelengkapnyaPilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya
34 hari lalu
Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi
40 hari lalu
LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.
Baca Selengkapnya8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?
42 hari lalu
PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?
Baca SelengkapnyaDaftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan
43 hari lalu
Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.
Baca SelengkapnyaMK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu
44 hari lalu
Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima
44 hari lalu
Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya