TEMPO Interaktif, Jakarta:Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami penurunan sebesar 13 persen dalam kurun waktu satu bulan. Terminologi popularitas saat ini menurut LSI telah mengalami pergeseran dibandingkan sebelum pemilihan presiden kemarin. Direktur Eksekutif LSI Denny Januar Aly mengatakan, makna popularitas sebelum pilpres adalah change SBY untuk memenangkan pemilihan. Sedangkan pasca pilpres bermakna seberapa besar tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.Denny menunjukkan, pada bulan November yang lalu tingkat kepuasan publik mencapai 79,7 persen. Sedangkan pada bulan Desember turun menjadi 66, 4 persen. Artinya, terjadi penurunan yang signifikan selama satu bulan. ?Padahal, era ?bulan madu? SBY (masa seratus hari) belum berakhir? katanya dalam konferensi pers LSI tentang Potret Buram dan Cerah Pemerintahan SBY di Mata Publik di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta, Rabu (22/12). Popularitas SBY cenderung lebih merosot pada daerah perkotaan dibandingkan di desa. "Karena transformasi informasi dan sensitifitas masyarakat perkotaan lebih besar,"kata Denny. Penurunan popularitas SBY di kota sekitar 17,3 persen, sedangkan di desa hanya sekitar 10,4 persen.Selain itu, terjadi juga penurunan keyakinan publik atas presiden untuk menuntaskan berbagai isu bangsa seperti peningkatan penghasilan, pengangguran, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, kerusuhan sosial, dan lainnya. Kecuali isu pemberantasan korupsi yang memberikan prosentase stabil pada angka 60 persen. Denny menilai, paling tidak ada empat sebab penurunan popularitas SBY. Pertama, ketidaksesuaian harapan awal pendukung SBY dengan kenyataan yang terjadi. Maksudnya, terjadi kekecewaan publik karena harapannya belum terpenuhi sampai saat ini.Kedua, publik tidak sabar dengan jangka waktu perubahan. Mayoritas mereka menginginkan perubahan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Menurut mereka, SBY dianggap tak kunjung membawa perubahan konkrit. ?Mereka mengharap presiden bergerak cepat untuk get things done,?ujar Denny.Ketiga, terdapat sinisme publik terhadap Menteri yang dipilih SBY. Beberapa figur menteri diragukan kapabilitasnya oleh publik. Bahkan, ketidakyakinan publik terhadap menteri mencapai 70 persen.Keempat, kurangnya seni ?public relation? dalam menangani isu populer. Selama memerintah, terdapat banyak isu yang menyita perhatian publik. Diantaranya, kecelakaan pesawat Lion Air, gempa Nabire dan Alor, kematian Munir dan kecelakaan Tol Jagorawi. Penanganan kecelakaan Tol Jagorawi dianggap paling tidak memuaskan publik. Selain masalah diatas, terpilihnya Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar dinilai dapat menjadi ?matahari kembar di kabinet?. Sebelum Munas VII Golkar, penilaian publik terhadap dominasi peranan SBY dibandingkan Kalla kurang dari 50 persen. Sedangkan, sekitar 37 persen lainnya menyatakan mereka memiliki peranan sama. ?Padahal Survei ini dilakukan sebelum Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar, partai terbesar,? ujar Denny.Denny menambahkan, kuatnya posisi Kalla dapat menjadi tombak bermata dua di pemerintah. Satu sisi, dapat mengisi kelemahan SBY terkait dengan kontrol parlemen. Namun, ?Disisi lain, dapat terjadi dualisme leaderships?katanya. Terlebih lagi jika terjadi perbedaan sikap dan pandangan politik keduanya. Saat ini tumbuh golongan minoritas publik yang negatif terhadap SBY. Mereka tidak puas dan meragukan SBY dapat membawa perubahan yang signifikan. Ironisnya, Partai Demokrat kendaraan politik SBY memberikan angka ketidakpuasan yang cukup besar, yakni 24,2 persen. Angka ini terbesar kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni sekitar 24,7 persen.Ewo Raswa