KPK Umumkan Kekayaan 11 Menteri

Reporter

Editor

Rabu, 22 Desember 2004 14:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab memiliki kekayaan paling besar diantara 11 menteri yang diumumkan kekayaannya hari ini, Rabu(22/12) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat, Alwi melaporkan kekayaannya sebesar lebih dari Rp 18,8 Miliar. Selain mengumumkan kekayaan 11 menteri Kabinet Indonesia Bersatu, KPK juga mengumumkan kekayaan Panglima TNI Jendral Endriarto Sutarto dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Panglima TNI memiliki kekayaan Rp 2,9 Miliar, sedangkan bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat tercatat memiliki kekayaan terkecil, yakni Rp 233 Juta dan US$ 15 Ribu.Dua menteri lain, yakni Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa datang sendiri mengumumkan kekayaannya. "Kekayaan saya pada Tahun 2001 sebesar Rp 7,1 Miliar sedangkan saat ini Rp 9,6 Miliar," ungkap Hatta Rajasa. Menurut Hatta, penambahan harta kekayaannya sebagian besar karena kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harta tak bergerak yang dimilikinya. Hatta Rajasa juga melaporkan memiliki uang dollar US$ 10 ribu. Bachtiar Chamsah dalam laporannya ke KPK mencatatkan kekayaan Rp 3,4 Miliar. Kekayaan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini terdiri dari harta tak bergerak berupa beberapa bidang tanah senilai Rp 1,7 Miliar, harta bergerak Rp 1,083 Miliar, dan giro Rp 845,4 Juta. Selain itu, "Saya juga memiliki utang sebesar Rp 205 Juta,” kata Bachtiar.Dalam jajaran para menteri yang diumumkan kekayaannya hari ini, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi memiliki kekayaan terkecil. Menurut Sjahruddin Rasul, Wakil Ketua KPK, total kekayaan Sudi yangdilaporkan sebesar Rp 1,001 Miliar.Selain mengumumkan kekayaan 11 menteri, menurut Sjahruddin, saat ini KPK sedangmemeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) milik lima menteri. Segera setelah selesai pemeriksaan, kekayaan kelima pejabat publik ini menurut Sjahrudin, akan diumumkan. Lima menetri ini adalah Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, Menteri Koperasi dan UKM Surya Darma Ali, Menteri Luar Negeri Nur Hasan Wirayuda, dan Menkopolhukam Widodo AS.Hingga saat ini, KPK menurut Sjahruddin telah mengumkan kekayaan 280 anggota DPR, 66 anggota DPD dan 55 anggota DPRD. Pengumuman dilakukan melalui Tambahan Berita Negara(TBN) yang dapat dibuka oleh siapapun.Sutarto

Berita terkait

Syahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi

14 Oktober 2023

Syahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi

Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo resmi ditahan di Rutan KPK selama 20 hari sejak 13 Oktober. Ini Profil Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Harga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah

10 Oktober 2023

Harga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah tas dan jam tangan mewah saat menggeledah rumah Syahrul Yasin Limpo. Berapa harganya?

Baca Selengkapnya

KPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api

13 April 2023

KPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan peran dari 10 tersangka kasus suap pembangunan jalur kereta api.

Baca Selengkapnya

Rektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik

12 Desember 2022

Rektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik

Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menarik ijazah alumni dari kampus tersebut jika terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

8 Desember 2022

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

26 September 2022

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya

23 September 2022

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya

Berdasarkan data LHKPN, Hakim Agung Sudrajad Dimyati tercatat memiliki harta total Rp 10,7 miliar. Dia juga memiliki dua unit kendaraan bermotor.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Bertanya ke Jokowi, Apakah akan Terus Membiarkan?

13 Juni 2020

Novel Baswedan Bertanya ke Jokowi, Apakah akan Terus Membiarkan?

Penyidik KPK, Novel Baswedan menilai ada banyak kejanggalan dalam proses peradilan penyerangan air keras ke dirinya.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret

21 Februari 2020

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret

Tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/D masih relatif rendah, yaitu 38,90 persen.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Terima Hasil Laporan Pemeriksaan Firli

11 April 2019

Pimpinan KPK Terima Hasil Laporan Pemeriksaan Firli

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hasil pemeriksaan internal itu telah diterima pimpinan.

Baca Selengkapnya