TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Sarifuddin Sudding mengatakan wacana pemakaian jilbab sudah diajukan sejak era Kapolri Timur Pradopo. Kala itu Timur hendak mempertimbangkan tentang aturan pemakaian jilbab di institusi Polri. "Tapi, hingga dia diganti pun belum ada pembahasannya kembali," ujar politikus Partai Hanura tersebut tadi pagi.

Menurut Timur, kata Sarifuddin, memang ada standar prosedur dan operasional dalam menggunakan seragam tugas. Dalam aturan tersebut, polisi diwajibkan menggunakan pakaian dinas harian ataupun sipil yang sesuai dengan ketentuan. "Itu tanpa jilbab," ujarnya mengutip apa yang dikatakan oleh Timur Pradopo beberapa bulan lalu.

Seragam jilbab kembali mencuat di era Sutarman. Namun, Kapolri Sutarman menunda aturan pengenaan jilbab saat bertugas. Alasannya, aturan tentang penggunakan jilbab itu belum ada. "Jadi, tunggu aturan dulu biar seragam," ujar dia pada Ahad, pekan lalu.

Menurut Sutarman, ihwal penundaan jilbab itu sudah dia sampaikan lewat telegram rahasia kepada seluruh institusi kepolisian. "Haknya memang diberikan tapi saat pelaksanaan tidak seragam (warna-warni)," ujarnya. Pahadal Polri terikat pada seragam polisi. "Anggaran pengadaan baju belum ada sehingga perlu diatur."

Sarifuddin mengatakan, Komisi Hukum juga belum menerima keputusan Sutarman tentang penundaan pemakaian jilbab untuk polisi wanita. "Jangankan penundaan, penerimaannya saja belum ada," kata dia ketika dihubungi Tempo, Selasa, 3 Desember 2013.

AMRI MAHBUB | TIKA PRIMANDARI

Terpopuler:
Paul Walker Punya Rumah Rahasia di Mentawai
Bercerai, Andi Soraya Diusir dari Rumahnya
Anak Paul Walker: Ayah Adalah Pahlawan Saya
Terbakar, Tubuh Paul Walker Sulit Diidentifikasi
Kapolri Sutarman: Jilbab Rp 5 Ribu Sudah Dapat
Petisi Paul Walker untuk Lindungi Mentawai