TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan telah membaca dengan saksama surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott dalam kaitan dengan isu penyadapan oleh intelijen Australia terhadap Indonesia. “Paling tidak ada tiga hal yang saya anggap penting dan mendasar,” kata SBY saat memberikan keterangan pers di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 November 2013.

Pertama, kata SBY, keinginan Negeri Kanguru untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral dengan Indonesia yang sejauh ini berada dalam keadaan kuat dan terus berkembang. Kedua, komitmen Abbott bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia. “Satu poin yang penting,” ujar SBY.

Ketiga, ia menambahkan, Abbott setuju dan mendukung usulan SBY untuk menata kembali kerja sama dan hubungan bilateral Indonesia-Australia, termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dipatuhi. “Itulah tiga hal penting yang saya dapatkan dari surat Perdana Menteri Australia,” ucap SBY. Meski begitu, menurut dia, masih ada sejumlah hal yang mesti diklarifikasi oleh Australia.

Sebelumnya, Presiden SBY mengirim surat kepada Tony Abbott untuk menanyakan skandal penyadapan yang dilakukan intelijen Australia. Buntut dari masalah ini, Presiden menghentikan kerja sama sampai pemerintah Australia memberi penjelasan ihwal isu penyadapan itu.

Kerja sama yang dihentikan antara lain pertukaran informasi dan intelijen, latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, hingga koordinasi operasi militer terkait dengan penyelundupan imigran gelap ke Australia.

Skandal penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia ini terkuak setelah harian Inggris, The Guardian, dan kelompok Fairfax Media Australia, Senin pekan lalu melansir berita bahwa Australian Signal Directorate menyadap percakapan telepon Presiden, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri pada 2009. Informasi ini didasari dokumen yang dibocorkan mantan analis badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency, Edward Snowden.

PRIHANDOKO