TEMPO.CO, Purwokerto - Salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat, Anies Baswedan, mengkritik mekanisme pencalonan dari partai politik yang hanya mengandalkan popularitas. Menurut dia, rakyat butuh presiden yang mempunyai kompetensi agar bisa menyelesaikan masalah di negeri ini.

"Partai politik masih mengandalkan popularitas dibanding kompetensi," kata Anies seusai mengisi "Seminar Nasional Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan" di Gedung Sumardjito Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Selasa, 26 November 2013.

Ia mengatakan, rakyat selama ini tidak diberi banyak pilihan dengan calon presiden yang kompeten. Terpilihnya Jokowi pada Pilkada Jakarta, Risma di Surabaya, serta Ridwan Kamil di Bandung merupakan bukti rakyat memilih orang berkompeten dibanding yang populer.

Jokowi, kata dia, dalam empat bulan sebelum Pilkada Jakarta, popularitasnya tidak sebagus Fauzi Bowo. Namun, Jokowi bisa menang karena rakyat ingin pemimpin yang mempunyai kompetensi untuk memimpin Jakarta.

Dia juga mencontohkan fenomena lain di daerah. Dalam konteks calon bupati, misalnya, ada yang berusaha berebut pengaruh dalam partai agar dicalonkan dari partai. Kondisi ini, menurut dia, tidak sesuai dengan iklim demokrasi yang sebaiknya menyerahkannya melalui rakyat.

"Kalau dengan konvensi kan mendadak dibalik, sekian bulan para calon diproses kemudian dinilai rakyat melalui kompetensinya. Setelah itu diserahkan kepada rakyat pemilihnya, dan ini merupakan tradisi yang baik ke depannya. Sehingga, dalam konteks hari ini, partai harus mulai bergeser orientasinya dalam memilih calon presiden, dari popularitas menjadi kompetensi," katanya.

Menurut dia, capres sebaiknya memang yang terseleksi secara kompetensi. Bukan karena pilihan elite partai yang hanya mengandalkan popularitas calon. Ia menambahkan, peluangnya untuk memenangi konvensi sejauh ini sudah baik. Soal popularitas, kata dia, bisa digenjot mendekati pemilihan umum. "Posisi saya masih aman," katanya.

ARIS ANDRIANTO

Berita Terpopuler
3 Skenario PDIP agar Jokowi Jadi Presiden
Bangkok Situasi Darurat, Dubes RI Imbau WNI Patuh
Bogor Tunggu Dana DKI Untuk Bongkar Vila di Puncak
Inilah Cara NSA Sadap 50.000 Jaringan Komputer
Tommy Soeharto Bantah Terima Suap dari Rolls-Royce
Australia Khawatir Indonesia Berpihak ke Cina