Pemasangan paku marka jalan poros nasional Jombang-Kertosono di Desa Glagah, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa Timur. ANTARA/Syaiful Arif
TEMPO.CO, Malang - Kejaksaan Negeri Malang, Jawa Timur, menemukan kerugian negara dalam proyek pengerjaan paku marka jalan. Proyek itu menelan anggaran Rp 2 miliar. Di dalam anggaran disebutkan bahwa harga paku Rp 540 ribu per biji. Tapi, dalam bukti kuitansi, harganya tertulis Rp 460 ribu. "Sisa uang dikemanakan? Itu menjadi kerugian negara," kata Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Munasim, Senin, 25 November 2013.
Tidak hanya paku, kata Munasim, sejumlah peralatan mekanis dalam proyek tersebut menggunakan barang dengan kualitas rendah. Dampaknya, umur peralatan menjadi pendek dan negara dirugikan. Selain itu, proyek tersebut belum tuntas karena baru dikerjakan 80 persen. Data-data ketidakberesan itu didapat jaksa saat melakukan pengawasan di lapangan. Untuk menelusuri dugaan korupsi itu, penyidik telah meminta keterangan dari 12 orang. "Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Munasim.
Saksi-saksi yang diperiksa, kata dia, adalah pegawai di Dinas Perhubungan dan pelaksana proyek. Jaksa juga menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas Perhubungan sebagai pengelola anggaran. Adapun data-data yang telah dikumpulkan jaksa meliputi dokumen perencanaan anggaran, dokumen pelaksanaan tender, dan dokumen pelaksanaan anggaran.
Sementara itu, Munasim berjanji menuntaskan perkara korupsi di pemerintahan Kota Malang. Setiap tahun, Kejaksaan Negeri Malang menerima anggaran sebesar Rp 600 juta untuk menangani tiga perkara korupsi. Tiap satu perkara, dianggarkan dana Rp 200 juta untuk penyelidikan sampai penuntutan. Karena keterbatasan anggaran, kejaksaan setempat hanya akan menangani perkara korupsi yang bernilai besar. "Jangan tangani kasus senilai Rp 100 juta," katanya.
Malang Corruption Watch (MCW) meminta jaksa memprioritaskan perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dengan nilai besar. Sebab, sejumlah kasus tak sebanding dengan anggaran penyelidikan yang dialokasikan. "Harus diukur, sesuai skala prioritas," kata Ketua Yayasan MCW, Luthfi J. Kurniawan.
