Jika Ical Jadi Presiden, Ini Pesan Abraham Samad  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Minggu, 24 November 2013 03:13 WIB

Ketua KPK Abraham Samad. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menghadiri seminar antikorupsi dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Sabtu, 23 November 2013. Dalam kesempatan itu, ia berpesan bila Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie-- Ical--terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2014, dia meminta gaji pegawai negeri dinaikkan.

"Gaji yang kecil membuat pegawai negeri selalu tergoda untuk korupsi," ujar Abraham. "Makanya saya titip masalah ini kepada capres dari Golkar bila nanti terpilih."

Abraham mengatakan gaji pegawai negeri yang memiliki golongan rendah saat ini hanya sekitar Rp 3 juta. Jumlah itu dinilai tidak akan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk sebulan. Asumsi itu, kata Abraham, dilihat dari harga barang pokok yang terus meninggi akibat berbagai dampak ekonomi.

Dengan gaji kecil, kata Abraham, tidak heran jika banyak pegawai negeri yang memanfaatkan tugas dan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan material. Perbuatan itu dilakukan semata karena kebutuhan ekonomi. Dia berharap masalah ini bisa segera dipecahkan oleh pemerintahan baru pada 2014.

Abraham menganggap Golkar sebagai partai besar cukup memiliki peluang untuk melanjutkan estafet pemerintahan. "Jadi, titipan saya ini jangan sampai dilupakan," katanya.

TRI SUHARMAN

Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Vonis Baru Angelina | Adiguna Sutowo | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi

Berita Terpopuler
Sokong Demokrat, Isi Dompet CT Rp 46 Triliun
Lailly Bukan CEO Muda Pertama yang Ditunjuk Dahlan
Wakil Menhan: Tanpa Australia, Pertahanan RI Solid
F-16 yang Ditarik dari Australia Tiba di Magetan

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

1 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya